Rocky pun menilai fenomena impor listrik di Kalimantan adalah bentuk ketidakbecusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengemban tanggung jawab, yaitu sebagai produsen kebutuhan dalam negeri.
"Jadi kelihatannya memang BUMN kita bukan lagi Badan Usaha Milik Negara, dia tidak lagi berupaya untuk mengefisienkan produksinya dan melayani rakyat, karena itu tergantung supply energi yang dia beli untuk disalurkan," beber Rocky.
Lebih dari itu, Rocky memperkirakan imbas dari kebijakan impor listrik tersebut akan berdampak pada keuangan PLN. Di mana menurutnya, beban pembiayaan akan ditanggung berlipat-lipat karena pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
"Pasti, kan impornya pakai dolar, tapi di dalam negeri dijualnya pakai rupiah. Itu artinya utang PLN makin lama makin tinggi, apalagi dia bikin power plant baru untuk terima desakan untuk membeli," jelasnya.
"Dia (PLN) mesti punya persiapan trafo dan sebagainya, dan dia harus beli dari luar negeri. Dan sekarang dolar lagi tinggi-tingginya. Dan pasti PLN babak belur lagi nih," tandas Rocky.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Darurat Sampah Indonesia: Penanganan Baru 24%, Menteri Tetapkan Status Darurat
Ijazah S1 Jokowi Diklaim Palsu oleh Sosiolog Hukum UNJ: Fakta & Analisis Hukum
UGM Tolak Uji KHS Jokowi oleh Pihak Eksternal, Dituding Proteksi Presiden di Sidang KIP
Kebocoran Percakapan Prabowo-Sjafrie: Motif Pengkhianatan dan Ancaman Intelijen bagi Indonesia