"Jangan sampai terkesan kejar setoran di akhir masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Atau ada unsur politis di balik KPK karena sudah menjelang Pilkada," tuturnya.
Sulit Tak Duga Ada Unsur Politis
Terpisah, juru bicara PDIP, Chico Hakim memiliki tanggapan serupa dengan Guntur Romli.
Dia menegaskan pihaknya tetap taat akan proses hukum dan menganut asas praduga tak bersalah.
"Pertama kami ingin tegaskan PDIP dan kader-kadernya, dan selalu mengingatkan kader untuk taat kepada hukum, mengikuti proses hukum apapun itu."
"Namun, kami juga menganut prinsip asas praduga tak bersalah dan tentu akan terus mendampingi kader-kader kami yang terjerat kasus hukum sampai betul-betul prosesnya dilaksanakan dengan berkeadilan," ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (20/7/2024).
Kendati demikian, Chico menganggap sulit untuk tidak menduga bahwa kasus korupsi yang menjerat Mbak Ita tak berunusr politis.
Lantas, dia menyinggung kasus korupsi lainnya yang menurutnya tidak kunjung diusut.
"Namun, memang sulit tidak menduga bhawa apa yang dilakukan KPK hari-hari ini banyak menjadi hal yang sifatnya politis."
"Kita tahu bahwa masih banyak juga kasus-kasus lain yang mengendap begitu saja atau menguap atau mungkin ditimbun ketika yang bersangkutan kemudian mengalihkan dukungan ke calon-calon yang didukung oleh pihak-pihak tertentu," tutur Chico.
Dibantah KPK
KPK pun membantah bahwa pengusutan kasus korupsi yang menjerat Mbak ita tidak bermuatan politis.
Juru bicara KPK, Tesaa Mahardika menegaskan penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan bukti yang memang ditemukan oleh penyidik.
"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun," ucap Tessa kepada wartawan, Jum'at (19/7/2024).
Tessa juga menekankan, bahwa penyidikan dugaan rasuah yang saat ini pihaknya tangani juga murni berdasarkan kerangka hukum.
Alhasil ia pun menyebut jika ada pihak-pihak yang mengatakan penanganan kasus ini terdapat embel-embel politis, Tessa pun membantah.
"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik," ucapnya.
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto
Prabowo Beri Julukan Don Si Kancil ke Dasco & Pesan Legacy untuk Kader Gerindra
Roy Suryo Diperkirakan Lanjut ke Pengadilan Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla Buka Suara Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Harus Terima Kenyataan