Ia juga mengimbau para penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan, untuk tidak ragu menindak jika ditemukan upaya penyebaran kabar bohong atau hoaks yang dapat menyesatkan publik.
Pernyataan Ulil tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Para pendukung TPUA tetap bersikukuh bahwa persoalan ijazah Jokowi belum tuntas.
Mereka menilai klarifikasi UGM belum dilandasi transparansi penuh, dan mendorong dibukanya akses ke dokumen asli akademik Jokowi.
Di sisi lain, banyak kalangan akademisi dan tokoh masyarakat menilai bahwa isu ini telah bergeser dari kepentingan publik ke wilayah politisasi dan perburuan sensasi.
Ulil juga menekankan bahwa pembiaran terhadap tuduhan palsu dapat menciptakan preseden buruk dalam demokrasi Indonesia.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada arus populisme digital yang hanya mengejar popularitas tetapi mengabaikan kebenaran.
Ia mengajak semua pihak untuk kembali ke etika dasar dalam bernegara: mengkritik secara objektif, dan mengedepankan hukum sebagai jalan penyelesaian.
Dengan pernyataan tegas dari tokoh sekelas Ulil Abshar Abdalla, tampaknya ekskalasi isu ini akan mengundang perdebatan lebih luas — tidak hanya seputar dokumen pendidikan, tetapi juga masa depan kualitas ruang publik dan kesadaran hukum di Indonesia.
👇👇
Saya dukung, Pak Jokowi. Jika anda kritik kebijakan Jokowi sekeras apapun, boleh2 saja dan sudah seharusnya. Tetapi jika menebar fitnah soal ijazah Pak Jokowi, sementara otoritas berwenang (dhi UGM) sudah mengeluarkan klarifikasi, maka saatnya Pak Jokowi ambil tindakan. Saya… pic.twitter.com/fUZmOMcAPY
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Roy Suryo Ungkap Fakta Dumatno, Sosok di Foto Ijazah Jokowi yang Ternyata Sepupu dan Komisaris
Klaim Bombshell Rustam Effendi: Anak Dumatno Akui Foto di Ijazah Jokowi adalah Ayahnya
Polda Sumbar Dituding Lamban Tangani Tambang Ilegal di Solok, MAI Ancam Laporkan ke Pusat
Komisi VIII DPR Dukung Teguran Keras PBNU ke Gus Elham Yahya, Sebut Perilaku Tak Pantas