PARADAPOS.COM - Isu pembubaran Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengemuka di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi dan penataan ulang struktur kelembagaan di lingkar dalam Istana.
Kabar ini menguat setelah sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa keberadaan PCO dinilai tumpang tindih dengan lembaga komunikasi lainnya, terutama Kementerian Sekretariat Negara.
“Saat ini sedang dikaji. Presiden ingin agar struktur komunikasi pemerintahan lebih ramping dan langsung,” kata salah satu sumber dari lingkungan Istana yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa pembubaran PCO merupakan bagian dari upaya efisiensi birokrasi yang lebih luas.
PCO awalnya dibentuk sebagai unit khusus untuk menangani komunikasi strategis presiden, termasuk produksi narasi kebijakan, pemantauan opini publik, hingga koordinasi dengan media nasional dan internasional.
Awalnya PCO diharapkan berperan penting sebagai pusat diseminasi narasi Istana. Namun pada kenyataanya PCO tidak berfungsi sama sekali.
Namun, dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut sering kali tumpang tindih dengan unit lain seperti Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden maupun unit kehumasan di kementerian terkait.
“PCO memang punya peran strategis, tapi sejak perubahan kepemimpinan, fungsinya menjadi tidak terlalu menonjol. Banyak kebijakan komunikasi justru kembali dikendalikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara dan tim khusus Presiden,” ujar seorang pejabat senior yang pernah terlibat dalam koordinasi antarinstansi.
Jika benar dibubarkan, PCO bukan satu-satunya lembaga yang terkena reorganisasi.
Fokusnya, menurut sumber-sumber Istana, adalah agar komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai isu pembubaran PCO.
Namun, beberapa mantan pejabat PCO yang dihubungi [Nama Media] memilih tidak berkomentar.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Rokhmat Widodo menilai isu ini menarik karena menunjukkan perubahan filosofi komunikasi pemerintahan.
“Kalau benar PCO dibubarkan, itu berarti Prabowo ingin model komunikasi yang lebih langsung dan terpusat. Tapi tantangannya, jangan sampai malah menutup ruang dialog publik atau mempersempit transparansi,” ujar Fikri.
Masyarakat kini menanti apakah kabar ini akan segera dikonfirmasi dalam reshuffle atau reorganisasi struktural yang disebut-sebut akan diumumkan pada pertengahan Mei 2025.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Pengamat: Program Makan Bergizi Gratis 2026 Berpotensi Bebani APBN Tanpa Kajian Matang
Prabowo Lontarkan Candaan soal Latar Belakang Buruh ke Menteri Jumhur saat Resmikan Museum Marsinah
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook, Pemerhati Sebut Ada Pesanan Hukum
Refly Harun: Peluang Berkas Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa Dinyatakan P21 Sangat Kecil