"Kalau hanya bapak kejar kuantitas bahwa ini sudah 45.000an titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran bukannya ini mubazir pak buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji, apakah pak menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? ini poin penting jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik. Nanti Kopdes merah putihnya karena dasarnya enggak bagus orang tidak tersosialisasi dengan baik jadi gagal. Kopdes ini hanya jadi macan ompong saja nanti, nanti jadi sejenis kelinci percobaan," sambungnya.
Sebelumnya dalam rapat, Budi Arie mengungkapkan, jumlah koperasi desa merah putih yang terbentuk telah mencapai 47,630 atau 57,02 persen hingga Minggu (25/5/2025).
Data ini masih separuh dari target yang ditetapkan oleh Prabowo yaitu 80 ribu koperasi.
Menurutnya, provinsi terbanyak dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih adalah Lampung mencapai 99,51 persen, Jawa Timur sebesar 96,68 persen, dan Jawa Tengah sebesar 89,19 persen.
Kendati begitu, kata dia, data ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan musyawarah desa di daerah.
"Per 25 Mei 2025 jam 11.00 WIB desa yang telah melalukan musyawarah desa sebanyak 83,944 dan jumlah desa yant tersosialisasi mencapai 79,075 atau 94,19 persen. Sedangkan desa/kelurahan yang telah membentuk kopdes jumlahnya 47,630 atau 57,02 persen," kata Budi.
Di sisi lain, ia menyampaikan, koperasi desa ini akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78.
"Dengan semakin mendekatinya batas waktu peluncuran di 12 Juli 2025 di hari koperasi nasional, kami berharap hingga 30 Juni sudah dapat terbentuk semuanya," katanya.
"Kami bersama akan terus mendorong percepatan pembentukan terutama di daerah atau provinsi yang masih di bawah 50 persen," sambungnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Projo Hapus Wajah Jokowi di Logo: Analis Sebut Strategi Akal-Akalan yang Telat
Projo Dukung Jokowi, Pengamat Sebut Ada Upaya Rongrong Kepemimpinan Prabowo
Bimteknas PKS 2025: Strategi Penguatan Pejabat Publik untuk Pelayanan Inovatif
Puan Maharani Soroti Utang Kereta Cepat Whoosh, DPR Bakal Bahas Tuntas