Tuai Kecaman Keras! Komdigi Minta Takedown Berbagai Postingan Yang Kritik Kebijakan Menbud Fadli Zon

Sumber ketegangan ini bermula dari pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 11 Juni 2025.

Dalam wawancara itu, Fadli menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah "rumor" yang tidak pernah terbukti secara nyata.

Dia bahkan menantang siapa saja untuk menunjukkan bukti solid, sontak menimbulkan amarah publik.

Komnas Perempuan melalui Komisionernya, Daden Sukendar, mengecam keras Fadli Zon.

Daden menegaskan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mengumpulkan data dan menyatakan pemerkosaan massal benar-benar terjadi.

Bahkan, Presiden BJ Habibie saat itu sudah meminta maaf secara terbuka kepada para korban.

Aktivis perempuan dan kelompok pro-demokrasi '98 juga menyuarakan penolakan keras atas narasi yang dibawa Fadli Zon.

Mereka menuntut agar Fadli dicopot dari jabatannya dan meminta pemerintah tidak melakukan penulisan ulang sejarah secara sepihak.

Anggota DPR seperti Bonnie Triyana dari Komisi X dan Nihayatul Wafiroh dari PKB juga menyampaikan protes.

Mereka menilai penulisan ulang sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan untuk membenarkan versi penguasa.

Koalisi Perempuan Indonesia menyebut pernyataan Fadli sebagai upaya manipulatif yang berpotensi menghapus sejarah kekerasan terhadap perempuan.

Mereka mengingatkan bahwa ada banyak kesaksian langsung dari pendamping korban.

Salah satunya laporan investigatif Tempo edisi Oktober 1998, yang menyatakan korban pemerkosaan sebagian besar adalah perempuan keturunan Tionghoa dan mengalami trauma berat.

Hingga berita ini diturunkan, Komdigi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan permintaan takedown tersebut.

Sementara itu, tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat, terutama di media sosial.

Netizen merasa tindakan membungkam kritik dianggap mencederai demokrasi dan hak atas kebenaran sejarah.

Di sisi lain, gelombang kecaman terus diterima oleh Fadli Zon, beberapa bahkan menuntut jabatannya sebagai menteri dicopot.

Sumber: Suara