Padahal, lanjut Rocky, ide reformasi sejak awal adalah menghapuskan Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara majunya Gibran yang merupakan putra Joko Widodo - presiden waktu itu - dengan proses di MK mengindikasikan ruh nepotisme.
Kemudian, Ketua MK waktu itu, Anwar Usman, yang meloloskan Gibran, adalah pamannya sendiri.
"Itu artinya seluruh ide tentang reformasi tidak mungkin dia (Gibran) lanjutkan kan itu," ujar Rocky.
Dibaca oleh Purnawirawan TNI
Rocky Gerung menilai kalangan purnawirawan TNI membaca dengan amat peka tentang suara publik yang menentang pencalonan Gibran sebagai wapres lewat putusan MK.
"Nah, masalahnya orang anggap punawirawan cuma 200. Oh, bukan soal 200, tapi visi yang mereka sebutkan itu yang tidak bisa diucapkan oleh emak-emak yang sibuk dengan harga beras segala macam, yang gagal untuk dikonsolidasi misalnya karena setiap kali rapat BEM aparat itu datang intervensi," kata Rocky menjelaskan.
Kalangan purnawirawan, kata Rocky mampu mengkosolidasi hal tersebut dengan bersurat ke DPR-MPR tentang usulan pemakzulan Gibran.
"Dan diucapkan sebagai, sebut saja tekanan publik. Dan kita selalu butuh tekanan publik," kata Rocky.
"Jadi sebetulnya suasana itu yang membuat kita percaya bahwa ini serius," ujarnya lagi.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Analisis Posisi Jokowi Pasca Lengser: Prabowo Subianto Kuasai Panggung Politik
Tony Rosyid: Tuntut Pertanggungjawaban Jokowi 10 Tahun Memimpin Itu Wajar
Victor Rachmat Hartono Dicegah ke LN: Kasus Pajak PT Djarum yang Menggegerkan
Menkeu Purbaya Tegas: Thrifting Ilegal Tak Akan Dilegalkan, Meski Bayar Pajak!