Sebaliknya, PDIP diprediksi akan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, namun dengan pendekatan yang lebih lunak atau moderat.
Menurut Ray, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, PDIP akan cenderung menahan diri dan tidak terlalu agresif dalam mengkritik.
Namun, pola itu bisa berubah di tahun-tahun berikutnya tergantung pada perkembangan dinamika politik nasional.
"Oleh karena itu, saya melihat PDIP akan tetap di luar. Tapi menjadi oposisi moderat. Khususnya dalam satu tahun ini (2025), PDIP akan lebih banyak menahan diri," ujarnya.
Menariknya, Ray juga menyentil posisi Hasto di internal PDIP.
Walaupun telah mendapatkan amnesti, Ray menilai kans Hasto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP terbilang kecil.
Alasannya, posisi tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh sosok lain demi menjaga stabilitas dan persepsi publik terhadap partai.
Namun, bukan berarti peran Hasto benar-benar hilang.
Ray menilai Hasto tetap akan menjadi tangan kanan Megawati, meskipun secara struktur formal tak lagi menjabat Sekjen.
“Peran Hasto masih kuat. Ia akan tetap mendampingi Ibu Mega, hanya tidak lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya,” pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan politik ini, langkah Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi menjadi titik balik penting yang bisa mengubah peta kekuatan elite nasional.
Apakah ini awal dari poros baru antara PDIP dan Prabowo?
Ataukah ini hanya strategi pragmatis jangka pendek untuk menjaga suhu politik tetap stabil?
Satu hal yang pasti, tensi politik di tahun pertama pemerintahan Prabowo akan terus menjadi sorotan utama.
Sumber: HukamaNews
Artikel Terkait
Prabowo Beri Julukan Don Si Kancil ke Dasco & Pesan Legacy untuk Kader Gerindra
Roy Suryo Diperkirakan Lanjut ke Pengadilan Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla Buka Suara Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Harus Terima Kenyataan
Roy Suryo Ditahan, Ijazah Jokowi Akan Diuji di Sidang: Fakta Terbaru