Dalam sebuah sidang paripurna mendadak, dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial tersebut.
Menariknya, Partai Gerindra, yang merupakan partai pengusung Sudewo dalam pilkada, ikut mendukung langkah pemakzulan ini.
Sikap Gerindra yang sejalan dengan PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar menunjukkan bahwa Bupati Sudewo kini terkepung secara politik dan kehilangan dukungan bahkan dari lingkaran terdekatnya.
Mendagri Beri Peringatan Keras Jelang Demo Lanjutan
Situasi di Pati diperkirakan akan kembali memanas dengan adanya rencana aksi lanjutan dari warga pada 25 Agustus 2025.
Mengantisipasi hal ini, Tito Karnavian memberikan peringatan tegas agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Tapi jangan sampai ada tindakan anarkis. Semua ada mekanismenya,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Di sisi lain, Tito juga memberikan nasihat kepada Bupati Sudewo agar lebih proaktif membangun kembali jembatan komunikasi dengan warganya yang kini terlanjur kecewa.
Menurutnya, dialog yang santun menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keharmonisan di Pati.
“Kalau Bupati ingin berdialog dengan warganya, lakukan dengan cara yang santun,” pungkasnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Hashim Djojohadikusumo: 4 Alasan Kuat Prabowo Menang Pilpres 2029, Rating 80%!
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan 11 Anggota Panja RUU KUHAP ke MKD DPR, Ini Sebabnya
KPU Surakarta Musnahkan Dokumen Jokowi: Penjelasan Lengkap & Kontroversi Hukum
Arsul Sani Buktikan Ijazah Doktor Asli, Ini Beda Sikapnya dengan Jokowi