Kompilasi Pernyataan Asbun Anggota DPR Yang Tuai Kontroversi Belakangan Ini

Kedua, ada usulan agar PNS bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Menurut Doli, menaikkan gaji dengan beban kerja yang dipertanyakan merupakan paradoks.

"Nah bagaimana tuh mereka di tengah kinerjanya yang masih pertanyakan dalam tanda petik karena sebagian work from anywhere itu gaji dinaikin kan itu paradoks," kata Doli.

Mengapa Hal Ini Kontroversial?

Pernyataan Ahmad Doli dinilai kontradiktif dengan fakta yang terjadi di lapangan: kini, pendapatan yang diterima anggota DPR meningkat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja.

Netizen lalu menyorot gaji guru yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPR. Gaji rendah tersebut dirasa tidak sepadan dengan dedikasi yang guru berikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dilansir dari CNN Indonesia, Guru Sekolah Rakyat akan berstatus sebagai ASN PPPK JF Guru pada Kemensos. Mengacu hal tersebut, maka guru Sekolah Rakyat akan memperoleh gaji pokok dan tunjangan sebagai guru PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut besaran gaji ASN PPPK JF guru berdasarkan Perpres No.11 Tahun 2024.

• Gaji PPPK golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
• Gaji PPPK golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
• Gaji PPPK golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
• Gaji PPPK golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
• Gaji PPPK golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
• Gaji PPPK golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
• Gaji PPPK golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
• Gaji PPPK golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
• Gaji PPPK golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
• Gaji PPPK golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
• Gaji PPPK golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
• Gaji PPPK golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
• Gaji PPPK golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
• Gaji PPPK golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
• Gaji PPPK golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
• Gaji PPPK golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
• Gaji PPPK golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

Sementara itu, berikut ini gaji dan tunjangan anggota DPR, dilansir dari CNN Indonesia:

• Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan
• Wakil ketua DPR Rp4.620.000 per bulan
• Anggota DPR Rp4.200.000 per bulan

1. Tunjangan kehormatan

• Ketua badan atau komisi Rp6.690.000
• Wakil ketua badan atau komisi Rp6.450.000
• Anggota Rp5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

• Ketua badan atau komisi Rp16.468.000
• Wakil ketua badan atau komisi Rp16.009.000
• Anggota Rp15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

• Ketua badan atau komisi Rp5.250.000
• Wakil ketua badan atau komisi Rp4.500.000
• Anggota Rp3.750.000

4. Tunjangan istri/suami Rp420.000

5. Tunjangan anak Rp168.000

6. Tunjangan jabatan Rp9.700.000

7. Tunjangan beras Rp30.090/jiwa

8. Tunjangan PPh pasal 21 Rp 2.699.813

9. Bantuan langganan listrik dan telepon 7.700.000

10. Tunjangan uang sidang/paket Rp2.000.000

12. Tunjangan rumah Rp50.000.000

Netizen berkomentar bahwa kenaikan pendapatan anggota DPR juga justru bisa menimbulkan kecemburuan sosial, sama halnya seperti penjelasan Ahmad Doli.

"Dengan menaikkan tunjangan anggota DPR dipikirnya gak buat kecemburuan sosial? Saya ikhlas gaji PNS naik, tapi GAK IKHLAS tunjangan DPR naik.." tulis netizen.

"Gua lebih ridho gaji pns naik, karena di dalam pns ada guru dan nakes yang menjadi garda terdepan pendidikan dan kesehatan," ungkap netizen lainnya.

"Dengan logika yg sama, gaji lo ngapain naik?" tulis netizen.

👇👇

Sebuah kiriman dibagikan oleh BBC News Indonesia (@bbcindonesia)

Anggota DPR Nasim Khan: Sisakan Satu Gerbong untuk Merokok di Kereta

Pernyataan: "Ada lah sisakan satu gerbong untuk cafe ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area (area merokok)."

Tokoh: Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan.

Pernyataan kontroversial anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan mengudara saat rapat Komisi VI DPR bersama PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8). Ia mengusulkan agar diadakan gerbong khusus area merokok atau smoking area di rangkaian kereta api.

Menurutnya, gerbong khusus yang diperuntukkan sebagai area merokok itu bisa sekaligus dijadikan kafe.

"Ada lah sisakan satu gerbong untuk cafe ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area pak," kata Khan dalam rapat itu, dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut Khan, dulu ada gerbong khusus area merokok tapi kini sudah dihilangkan. Ia mengatakan saat ini sudah hampir tidak ada kereta yang dilengkapi dengan area merokok.

Lebih lanjut, menurut pemikiran Khan, adanya gerbong kereta khusus area merokok ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi PT KAI. Ia pun meyakini dari rangkaian kereta yang cukup panjang, PT KAI bisa menyisihkan satu gerbong khusus untuk area kafe dan merokok itu.

"Karena 8 jam perjalanan jauh pak, di bus saja pak 12 hampir 8 jam, 10 jam itu ada smoking area di bus, masa kereta sepanjang itu, satu gerbong pak, saya yakin bisa itu pak," ucap Khan.

Mengapa Hal Ini Kontroversial?

Pernyataan Khan ini menuai kritik tajam dari masyarakat, dan tak terkecuali netizen di media sosial. Tak sedikit yang mempertanyakan mengapa pernyataan tersebut bisa keluar dari mulut seorang wakil rakyat yang seharusnya memperhatikan dan memperjuangkan kehidupan rakyatnya.

"Di saat negara lain membuat kebijakan dilarang merokok pada Public Transportation, di Indonesia malah DPRnya minta diadakan satu gerbong khusus untuk merokok," tulis netizen.

"Aturan mah bikin satu gerbong apotek darurat gitu, isinya obat-obatan sama peralatan medis untuk pertolongan pertama seperti ambulans, ini malah minta satu gerbong sumber penyakit," tutur netizen lainnya.

"Ruang laktasi sama mother's room aja belom ada, bisa-bisanya "perwakilan rakyat" ini malah perjuangin kereta smoking. Ente ngewakilin rakyat apa industri rokok?" ungkap netizen.

Menanggapi pernyataan Nasim Khan, pihak PT KAI hingga Kementerian Perhubungan dengan tegas menolak. 

"Sejak tahun 2012, KAI sudah berkomitmen untuk menjadikan setiap perjalanan kereta api sebagai pengalaman yang nyaman bagi semua, dengan mengimplementasikan larangan merokok di seluruh area kereta api, termasuk rokok elektrik. Ini bukan kebijakan instan, tapi hasil pertimbangan matang dan bentuk kepatuhan KAI terhadap regulasi, demi mewujudkan kesehatan dan kenyamanan kepada pelanggan," tulis KAI di akun Instagram, @kai121_, Kamis (21/8).

KAI menekankan bahwa dalam sebuah perjalanan kereta api, ada penumpang yang rentan dari sisi kesehatan, misalnya ibu hamil, bayi, anak-anak, dan orang tua. Paparan asap rokok dan vape tidak hanya membuat penumpang tidak nyaman, tapi juga mengancam kesehatan.

"Asap rokok bikin interior kereta jadi kotor dan bau. Bikin kursi, dinding, dan bagian-bagian kereta lainnya jadi cepat rusak. Puntung rokok yang dibuang sembarangan, juga bisa bikin kerusakan dan kebakaran pada armada," tutur KAI.

Senada dengan pihak KAI, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa tempat umum seperti kereta tidak boleh memiliki area merokok alias KTR (kawasan tanpa rokok), Beauties.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum termasuk kereta api telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Allan Tandiono di press briefing Kemenhub, Kamis (21/8), dikutip dari detikFinance.

Joget Anggota DPR di Tengah Kondisi Rakyat yang Tak Baik-Baik Saja

Tak hanya secara verbal, tingkah laku anggota DPR usai rapat mereka, yang salah satunya membahas kenaikan tunjangan,Menari di atas penderitaan rakyat y juga ikut jadi sorotan dan menuai kritik pedas dari rakyat. Viral di media sosial video sejumlah anggota DPR RI tampak asyik berjoget di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR, di antaranya adalah artis Uya Kuya dan Eko Patrio.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, para anggota DPR berjoget setelah acara inti selesai. Dia mengatakan setiap tahun selalu ada musik selepas acara sidang tahunan.

"Ya di masa sidang kemarin kan di akhir acara ya. Kebetulan pas acara inti sudah selesai, pidato-pidato kenegaraan sudah selesai. Kemudian di akhir biasanya kebiasaan itu kan ada mendengarkan musik-musik dari adik-adik kita baik itu dari taruna Akpol, Akmil dan juga dari taruna Akademi Intel ya, intelijen, biasanya mereka yang menyanyikan," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8), dikutip dari detikNews.

"Ya mungkin saat itu lagu-lagunya cukup bersemangat, membuat kawan-kawan yang kita lihat di depan terbawa emosinya dengan lagu tersebut," tambahnya.

Netizen mengkritik tingkah sejumlah anggota DPR ini, menyebut bahwa tidak sepantasnya wakil rakyat berperilaku seperti itu di tengah kondisi ekonomi yang tengah mencekik rakyat.

"Para anggota @DPR_RI nggak punya empati dan etika, disaat keadaan negara dan rakyat susah, masih aja mempertontonkan yang seharusnya gak layak dipertontonkan ke publik. Minimal sisain otak dan hati nurani dengan penuh kewarasan dan kesadaran," tulis netizen.

"Menari di atas penderitaan rakyat," komentar netizen.

Sumber: BeautyNesia