PARADAPOS.COM - Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo menanggapi soal wacana penerapan status darurat militer di Indonesia.

Menurutnya, kabar tersebut tidak masuk akal dengan kondisi yang masih terkendali dan citra Indonesia yang dipertaruhkan, terutama Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui podcast di kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot mengungkapkan bahwa status darurat militer memiliki beberapa tahapan.

Ia kemudian menilai wajar jika masyarakat sipil ada yang tidak mengerti mengenai darurat militer.

“Kalau seperti itu kan ada tahapannya, gubernurnya masih tenang-tenang saja, kecuali gubernur sudah bilang, ‘Wah, Pak nggak bisa’, Kapolri juga menyampaikan ‘nggak bisa’, rapat, ditentukan darurat militer lewat persetujuan DPR juga, civil society itu,” ujarnya dalam podcast tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

Gatot menambahkan, situasi yang masih terkendali dan keadaan yang masih normal semakin membuktikan bahwa status darurat militer tidak diperlukan.

Baginya, dampak penerapan status darurat militer terlalu besar dan nama negara dipertaruhkan jika Presiden Prabowo menyetujui. 

Sedangkan Presiden Prabowo diundang berbicara di forum PBB, pada 23 September mendatang.

“Pak Prabowo akan bicara di PBB, menjadi sejarah untuk Indonesia karena sudah 10 tahun nggak pernah hadir. Makanya ditunggu-tunggu ini, terus Pak Prabowo nerapkan darurat militer, sinting kali,” ucap Gatot.

Tak hanya nama negara yang dipertaruhkan, Gatot juga mengatakan bahwa jika diterapkannya status darurat militer saat itu akan menimbulkan kegelisahan masyarakat.

"Jangan kita berhrap itu (darurat militer), cost-nya besar sekali, ekonominya akan jaruh," jelas Gatot.

Sebelumnya, isu penerapan status darurat militer dipicu oleh rangkaian aksi demonstrasi besar pada akhir bulan Agustus 2025, yang terjadi di berbagai daerah disertai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan pemerintah.

Bahkan aksi yang semula memprotes berbagai kebijakan yang dirasa tidak adil dan semakin mencekik rakyat, seperti tunjangan DPR RI, berakhir dengan aksi penjarahan rumah beberapa anggota dewan hingga menteri di kabinet Prabowo.

Hati-Hati! Ini Yang Terjadi Jika Diberlakukan 'Darurat Militer' di Indonesia

PARADAPOS.COM - Lini masa media sosial kembali riuh setelah maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah. 

Topik yang paling menyedot perhatian warganet adalah kemungkinan diberlakukannya darurat militer di Indonesia. 

Bahkan, seruan agar demonstrasi segera dihentikan ramai beredar demi mencegah skenario tersebut.

Pada Minggu 31 Agustus 2025, istilah darurat militer menjadi trending di platform X. 

Banyak akun meminta masyarakat menghentikan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, penjarahan, maupun perusakan fasilitas umum. 

Kekhawatiran utama adalah dampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas negara apabila status ini benar-benar diterapkan.

Apa Itu Darurat Militer?

Mengacu pada Jurnal UINSA berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya, darurat militer adalah kondisi ketika negara berada dalam keadaan bahaya yang tidak bisa lagi ditangani oleh otoritas sipil.

Darurat sipil biasanya berlaku untuk kasus-kasus seperti konflik antarmasyarakat, bencana alam, pandemi, atau persoalan administratif. 

Namun, ketika ancaman lebih serius, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan besar yang menelan banyak korban, status darurat sipil dianggap tidak memadai.