Anies Sindir Pemerintah Soal Kebijakan Dadakan: Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

"Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan," jelas Anies dengan contoh yang lugas.

Anies menilai bahwa akar masalah negara tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada lemahnya teladan moral dari pemimpin. "Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna," tambahnya.

Kritik Terhadap Proses Pengambilan Keputusan

Meski tidak menyebut pihak tertentu secara eksplisit, kritik Anies terasa menohok praktik pemerintahan saat ini. Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup tanpa melibatkan partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

"Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi," ujarnya menutup dialog.

Anies menegaskan bahwa jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Pernyataan Anies Baswedan ini memantik kembali perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, ataukah hanya merupakan formalitas dari keputusan elitis yang dibuat di balik layar.

Sumber: Konteks.co.id