PSI Luruskan Pencabutan PSN PIK 2: Proses Hukum, Bukan Politik

PARADAPOS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan penghapusan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland. Partai ini menegaskan bahwa langkah tersebut murni merupakan konsekuensi hukum, bukan sebuah keputusan politik.

Penghapusan PIK 2 Tropical Coastland dari daftar proyek strategis nasional (PSN) tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, dalam sebuah debat televisi nasional, menjelaskan alasan di balik pencabutan status PSN tersebut. Ia menekankan bahwa keputusan ini berangkat dari putusan judicial review di Mahkamah Agung.

"Ini saya mesti luruskan supaya mahasiswa kita jadi lebih cerdas. Judicial Review di Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kemenko tidak cukup untuk menetapkan Inhutani sebagai PSN. Maka, tropical coast land itu harus memohon kembali melalui Perpres," ujar Bestari Barus, seperti dikutip pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Bestari menegaskan bahwa proses hukum dan administratif ini harus dipahami secara utuh oleh publik. Ia mengimbau agar momen ini tidak dijadikan bahan untuk membangun narasi politis yang menyesatkan.

Secara khusus, Bestari juga meminta agar tidak ada lagi asumsi yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks ini.

"Kompas harus mencerdaskan publik. Jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Jokowi ditinggal Prabowo. Ini luar biasa," tandasnya.

Dengan penjelasan ini, PSI berharap masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar.

Sumber: https://rmol.id/amp/2025/10/18/683607/psi-imbau-jangan-buat-asumsi-jokowi-ditinggal-prabowo-