Atas rekomendasi Satgas tsb maka 2015, Menteri ESDM meminta Pertamina untuk melakukan Audit Investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi tahun 2015.
Hasil audit tsb menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan Migas selama ini.
Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri ESDM untuk melaporkan hasil audit tersebut ke KPK.
Tapi Pertamina dan Menteri ESDM tetap melaporkan ke KPK tapi semua mandeg. Saat itu, sepertinya mafia Migas kembali kuat.
Tahun 2015 terbuka kasus Papa minta saham Freeport. Tokoh utama kasus tersebut adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto dan MRC.
Atas kasus tersebut, Setya Novanto sudah menjalani hukuman dengan berhenti sebagai Ketua DPR tapi MRC tidak tersentuh sedikit pun - bahkan berkali-kali sering muncul sebagai tamu VIP Presiden Joko Widodo.
Inilah gambaran ringkas betapa kuatnya MRC dalam "mengendalikan" perdagangan migas di Indonesia karena selalu mendapatkan karpet merah rezim yang sedang berkuasa.
Saya punya sejarah panjang "bersinggungan" dengan MRC. Bahkan hari pertama sebagai Sesmen BUMN (2005) saya sudah "berhadapan" dengan ybs dan terakhir saat kasus Papa minta saham - intinya selama ini ybs mendapatkan karpet merah setiap rezim yang berkuasa.
Apakah Presiden Prabowo akan menggulung karpet merah yang selalu disiapkan oleh rezim untuk mafia migas selama ini? Ataukah sekedar ganti mafia?
Mari kita tunggu.
👇👇
PRESIDEN PRABOWO SEDANG MENGGULUNG KARPET MERAH MAFIA MIGAS ATAU GANTI MAFIA ?
Penangkapan Muhammad Kerry Andriantono Riza (MKAR), putra Mohammad Riza Chalid (MRC) oleh Kejaksaan Agung terkait dengan supply bahan baku dan BBM ke Pertamina menjadi tanda yang baik dalam…
Artikel Terkait
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut Terkait Kasus Korupsi Proyek Whoosh, Ini Alasannya
Update Kasus Ijazah Jokowi: Gelar Perkara Segera Digelar, Satu Terlapor Belum Diperiksa
KPK Didorong Periksa Jokowi & Luhut di Kasus Whoosh, Begini Kata Pakar Hukum
Halim Kalla Belum Ditahan, Ini Kronologi Lengkap Kasus Korupsi PLTU Kalbar yang Rugikan Negara Rp 1,2 Triliun