"Jangan sampai kesalahan, baik oleh fufufafa maupun oleh bapaknya, itu kita diamkan dalam konteks negara hukum," tambah Bivitri.
Dalam wawancara lainnya dengan Suara.com, Bivitri Susanti juga menambahkan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam proses tersebut.
"Saya kira akan sangat berat kalau ngarepinnya cuma DPR. Maka, alternatifnya yaitu gerakan oleh masyarakat sendiri. Itu yang masih kita dorong," imbuhnya.
👇👇
[VIDEO]
Rakyat Menuntut Yang Mewakili Rakyat Gimana ?
2/3 Harus Setuju Makzulkan FUFUFAFA pic.twitter.com/ECaNmNyfob
Unggahan itu sendiri kini menuai beragam respons dari publik.
"Berat banget nggak akan mungkin lah, kecuali bener ada people power," komentar @bam*******
"Fraksi menunggu instruksi ketua partai. Sementara banyak partai yang takut bangkrut bila tidak ikut berkuasa," tambah @zurfa*******
"DPR tidak mungkin berani dan bisa. Karena DPR dan pemerintah sepaket. Satu-satunya jalan, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang harus menekan DPR menekan sekeras-kerasnya dan harus melibatkan seluruh elemen bangsa," timpal @ragu*****
"Sebut fraksi mana yang nggak kompak, biar nggak usah dikasih suara sama rakyat," sambung @bang*****
Sumber: Suara
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Yaqut & Gus Alex Tersangka Korupsi Haji: Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
Anhar Gonggong Kritik Korupsi Kuota Haji: Degradasi Moral Pejabat Kemenag
Profil Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex): Stafsus Menag hingga Tersangka Korupsi Kuota Haji Kemenag
MAKI Desak KPK Jerat Yaqut dengan Pasal TPPU Kasus Korupsi Kuota Haji