Ubedillah juga menyoroti praktik politik dinasti yang menurutnya berlangsung jauh lebih cepat di era Jokowi ketimbang di masa Soeharto.
Ia menyebut, Soeharto baru memasukkan anaknya ke kabinet setelah puluhan tahun berkuasa.
Sementara itu, Jokowi dalam lima tahun pertama kepemimpinan sudah berhasil menempatkan anak dan menantunya sebagai kepala daerah.
Kini, anak Jokowi bahkan telah menjabat sebagai wakil presiden dan memimpin partai politik.
"Jadi menurut saya, kecepatan menjadi politik dinasinya lebih cepat dari Soeharto dan warisan kerusakan demokrasi lebih sistemik," tuding mantan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Lebih jauh, Ubedillah menilai kekuasaan Jokowi telah menormalisasi praktik-praktik otoriter melalui jalur hukum, atau yang ia sebut sebagai autocratic legalism.
Ia juga menyebut pemerintahan ini sebagai bentuk baru kleptokrasi, yakni kekuasaan yang dibangun atas dasar pencitraan dan manipulasi politik yang masif.
"Memang kleptokrasi baru yang dilakukan oleh Jokowi. Saya juga menjuluki rezim ini simulakra, yang hobi pencitraan, politik tipu-tipu," tandasnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Kasus Dana CSR BI: Perry Warjiyo Belum Disentuh KPK, Ini Analisis Hukum dan Daftar Tersangka Potensial
Harvey Moeis Dapat Remisi Natal 2025: Potongan Masa Pidana 1 Bulan, Ini Vonis 20 Tahun & Kerugian Rp300 Triliun
Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kapan Bareskrim Menetapkan Tersangka Setelah Hellyana?
KPK Ungkap Aset Ridwan Kamil Tak Dilaporkan di LHKPN: Kafe hingga Keterkaitan Kasus Bank BJB