GMNI Geruduk Gedung KPK: Usut Tuntas Blok Medan dan Adili Keluarga Jokowi!

Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam dominasi elit politik dan militer yang disebut masih dipengaruhi oleh warisan Orde Baru.

Ketua GMNI Jaksel, Dendy, menilai bahwa selama Indonesia masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang korup dan otoriter, cita-cita reformasi 1998 tak akan pernah terwujud.

Dendy menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari semangat reformasi.

“27 tahun pasca reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang dulu diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi-institusi seperti KPK,” tegasnya.

GMNI menyoroti sejumlah hal sebagai indikasi kegagalan rezim saat ini yakni Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah, represi terhadap kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis, dominasi oligarki dalam proyek-proyek strategis nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.

Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Jaksel menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI yakni: 

1. Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
2. Menuntut pengusutan menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu.
3. Mengadili Presiden Jokowi dan memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
4. Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.
5. Menjamin sandang, pangan, dan papan murah bagi rakyat serta mensejahterakan petani.
6. Melaksanakan reforma agraria sejati.
7. Membangun industrialisasi nasional berbasis kemandirian.
8. Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.
9. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
10. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.

Peringatan Pemakzulan Prabowo-Gibran

GMNI Jaksel secara terbuka mengancam akan mendorong pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, jika tuntutan tersebut diabaikan.

“Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” ujar Dendy.

Dendy menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar dorongan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus dominasi struktural warisan Orde Baru yang masih bercokol di tubuh birokrasi dan militer.

“Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan terhadap reformasi,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, GMNI Jaksel berencana menggelar aksi massa di depan DPR RI dalam waktu dekat. 

“Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.

Langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pasca-Pemilu 2024.

Sumber: Strategi