Proses formal yang mengharuskan DPR mengirim ke Mahkamah Konstitusi kemudian kembali ke MPR dinilainya akan memakan waktu lama.
“Cara ini akan menyelesaikan banyak hal lebih efisien daripada meminta proses DPR mengirim ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kembali ke MPR—prosesnya akan panjang dan berbelit-belit,” jelasnya.
Ia memprediksi peristiwa serupa kasus Pati bisa terjadi dalam beberapa minggu, terutama ketika kondisi ekonomi sulit dipulihkan dan kemarahan publik tertahan karena ketidakpastian.
Dalam analisisnya, Rocky Gerung menyebut kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan.
Kondisi ini, menurutnya, bisa menjadi alasan untuk menguji legitimasi presiden dalam waktu dekat.
Rocky juga menyinggung dampak diskusi mereka terhadap investor internasional yang sedang mempertimbangkan investasi di Indonesia.
Menurutnya, keterangan dari akademisi bisa membatalkan niat investasi mereka yang telah memparkir dana di Singapura.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Rocky Gerung menyampaikan “moral call” agar mengambil jarak dari pengaruh Jokowi.
Ia menilai Prabowo memang terpilih secara elektoral, namun hasil tersebut merupakan transaksi politik.
“Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics,” ujar Gerung, menyerukan agar moralitas dikembalikan ke dalam politik.
Diskusi politik ini menjadi sorotan karena disiarkan secara langsung dan dipantau oleh berbagai kalangan, termasuk investor internasional yang tengah mempertimbangkan masa depan investasi mereka di Indonesia.
Sumber: JakartaSatu
Artikel Terkait
Fakta MAF Viral: Bukan Anak Propam & Mobil Bukan Barang Bukti Polisi
ICW Sindir KPK Masuk Angin soal Bobby Nasution: Menantu Jokowi Belum Diperiksa Kasus Suap Proyek Jalan Rp165,8 M
Roy Suryo Tolak Mediasi Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Ada Perdamaian dengan Kepalsuan
KPK Kembalikan Rp883 Miliar ke PT Taspen, Hasil Rampasan Kasus Korupsi Investasi Fiktif