Di sektor Sumber Daya Alam, ia menyebut adanya pelepasan hutan hingga 5 juta hektar, pemberian ribuan izin tambang, serta pengadaan BBM, gas, dan crude.
Program Bansos, Dana Desa, hingga proyek pertanian seperti pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan juga tak luput dari tudingan.
Lebih jauh, Didu menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek strategis nasional, serta pengadaan barang dan jasa di BUMN.
Ia juga menyoroti penggusuran tanah rakyat seperti yang terjadi di kawasan PIK-2.
Di sektor perdagangan, izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedelai, serta pengelolaan pajak, bea cukai, penjualan aset negara, hingga persoalan CPO dan minyak goreng ikut disebut.
Tak ketinggalan sektor kelautan, termasuk ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut serta pantai ke pihak swasta.
👇👇
tags
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
KPK Ungkap Travel Haji Ragu Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Baru Rp100 Miliar Disetor
Rizki Abdul Rahman Wahid, Pelapor Pandji: Ternyata Terkait Timses Gibran dan PMII
Agus Pambagio Sebut DNA Pegawai Pajak Rampok, Sulit Diubah Pasca OTT KPK
KPK Ungkap Konstruksi Korupsi Kuota Haji: Peran Yaqut, Gus Alex, dan Keterkaitan Jokowi