Lin Jian lebih lanjut menegaskan komitmen China untuk memperkuat kolaborasi dengan Indonesia. Tujuannya adalah mendorong agenda HAM global yang konstruktif dan berbasis dialog.
“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” jelasnya.
Respons dan Komitmen Indonesia
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran kepemimpinan di Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Pemerintah berencana memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif serta berorientasi pada kerja sama nyata.
Mekanisme dan Keanggotaan Dewan HAM PBB
Kepemimpinan Dewan HAM PBB berjalan dengan sistem rotasi kawasan. Tahun 2026 merupakan giliran Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
Keanggotaan dewan ini dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan rekam jejak negara dalam advokasi HAM.
Selain Indonesia, sejumlah negara Asia-Pasifik lain yang juga duduk di Dewan HAM PBB saat ini antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam. Struktur kepemimpinan dewan terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kawasan regional dengan masa jabatan satu tahun.
Artikel Terkait
Ebo Noah Ghana: Fakta & Kontroversi Prediksi Kiamat 25 Desember yang Ditunda
Indonesia Menang Voting di PBB, Calon Kuat Presiden Dewan HAM 2026
Bonnie Blue Ditangkap Polisi Inggris: Kronologi, Kontroversi, dan Reaksi Viral Warganet
Turis Israel Kehilangan Mata Usai Dipukuli Brutal di Siprus, Hanya Karena Bicara Bahasa Ibrani