Dugaan Skandal Besar di IMIP: Bandara Ilegal dan Ekspor Nikel Rp14,5 Triliun

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, angkat bicara mengenai temuan mengejutkan di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Isu bandara ilegal yang beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara menjadi sorotan utama.

Bandara Ilegal dan Skandal di Balik Smelter IMIP

Melalui akun media sosialnya, Said Didu menyatakan bahwa setelah ditemukannya bandara ilegal di IMIP oleh Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ia menduga keras adanya skandal besar di balik operasional kawasan industri tersebut.

Tiga Indikasi Skandal Besar Menurut Said Didu

Said Didu merinci tiga poin penting yang mengindikasikan adanya masalah serius di IMIP:

1. Peresmian IMIP yang Dipaksakan

Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo disebut meminta saran Menteri ESDM Sudirman Said untuk peresmian IMIP. Namun, Menteri ESDM saat itu menyarankan untuk menunda peresmian karena statusnya yang belum clean and clear. Meski demikian, Presiden Jokowi tetap meresmikan IMIP tanpa kehadiran Menteri ESDM.

2. Keberadaan Pelabuhan Bebas Skala Besar

Di kawasan IMIP juga terdapat pelabuhan bebas yang berukuran sangat besar. Said Didu menduga kuat bahwa kasus ekspor ilegal bijih nikel yang ditangani KPK senilai Rp14,5 triliun dengan volume 5,3 juta ton dilakukan melalui pelabuhan ini.

3. Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi

Ekspor ilegal tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi negara, namun faktanya hingga kini masih ditutupi. Said Didu mengaku telah empat kali mengunjungi IMIP, baik sebelum maupun sesudah peresmian, sehingga memahami kondisi sebenarnya.

Bandara IMIP: Negara dalam Negara?

Isu bandara IMIP pertama kali diungkap oleh Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline. Menurut Edna, bandara ini telah beroperasi sejak 2019 tanpa adanya otoritas negara seperti bea cukai dan imigrasi.

"Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi," ujar Edna.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menegaskan, "Tidak boleh ada negara di dalam negara."

Latihan TNI dan Sinyal Kedaulatan Negara

Latihan TNI di Morowali yang merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara, dinilai sebagai sinyal penting untuk menegaskan kedaulatan negara. Menhan Sjafrie menyatakan akan melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Edna Caroline mendorong adanya penempatan aparat bea cukai, imigrasi, dan airnav di bandara IMIP untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang.

Operasional Bandara Sejak 2019

Fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 menimbulkan pertanyaan besar. Selama enam tahun, tidak ada aparatur negara yang berwenang mengawasi aktivitas di bandara tersebut.

Kasus ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran yang berjalan bertahun-tahun tanpa intervensi negara, mengingat IMIP sendiri telah berdiri sejak 2010 dan dikembangkan secara signifikan pada era pemerintahan Jokowi.