P2G Kritik Wacana Bahasa Prancis di Sekolah: Janji Bahasa Portugis Juga Belum Terealisasi

PARADAPOS.COM - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah menuai sorotan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengkritik bahwa wacana tersebut berpotensi menimbulkan kesan kurang terencana, terlebih janji serupa soal bahasa Portugis yang disampaikan tahun lalu saat kunjungan Presiden Brasil pun belum juga terealisasi hingga saat ini.

Kritik ini muncul setelah Presiden Prabowo, dalam beberapa kesempatan, menyampaikan instruksi agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Satriwan menilai kebijakan pendidikan yang bersifat mendadak tanpa perencanaan matang justru dapat membingungkan masyarakat dan para pelaku di lapangan.

Janji Bahasa Portugis yang Belum Terwujud

Satriwan mengingatkan bahwa pada tahun sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyatakan akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum sekolah. Pernyataan itu disampaikan saat menyambut Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, hingga kini, tidak ada langkah konkret yang terlihat.

“Pernyataan Pak Presiden tahun lalu yang akan memasukkan bahasa Portugis ke dalam struktur kurikulum di sekolah-sekolah itu saja belum terealisasi sampai hari ini. Sekarang sudah menambah lagi soal bahasa Prancis ke dalam kurikulum Indonesia,” ucap Satriwan saat dihubungi, Jumat (29/5).

Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat secara serampangan. “Tidak bisa membuat kebijakan pendidikan itu semaunya, tidak bisa juga sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan yang jelas, dan tanpa ada dasar secara filosofis, pedagogis, maupun sosiologis,” tuturnya.

Pentingnya Perencanaan Matang dalam Pendidikan

Lebih lanjut, Satriwan menjelaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana. Tujuannya bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membangun karakter serta kemampuan peserta didik secara utuh. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum harus melalui proses kajian yang mendalam.

“Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk membangun dan membentuk karakter anak-anak bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan kebingungan, baik di kalangan guru, siswa, maupun institusi pendidikan. Ia menilai pernyataan Presiden yang kerap muncul sepulang dari kunjungan kenegaraan bisa terkesan hanya sebagai basa-basi diplomatik.

“Kalau Pak Presiden setiap kunjungan ke luar negeri lalu memberikan pernyataan yang kesannya hanya basa-basi diplomasi semata, ini justru terkesan tidak terencana,” katanya.

Perlunya Landasan Filosofis dan Sosiologis

Satriwan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat diputuskan secara tiba-tiba. Harus ada landasan kuat dari berbagai aspek, termasuk filosofis, pedagogis, dan sosiologis. Tanpa itu, kebijakan berisiko gagal diimplementasikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Ia menekankan, apabila pemerintah memang serius ingin memperluas pembelajaran bahasa asing di sekolah, langkah tersebut perlu dituangkan dalam perencanaan yang jelas dan terukur. Jangan sampai niat baik itu hanya berhenti sebagai pernyataan tanpa tindak lanjut.

Bagi P2G, konsistensi antara wacana dan realisasi menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan semacam ini hanya akan menjadi wacana yang mengambang tanpa dampak nyata di lapangan.