Pembagian Sumber Daya Filipina: Kontroversi dan Dampaknya pada Kesejahteraan Rakyat

Bantuan Kemanusiaan dan Realitas Korupsi Infrastruktur

Filipina baru saja mengalami kerugian signifikan akibat badai tropis, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan properti. Menanggapi situasi ini, Tiongkok memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada masyarakat terdampak, bukan melalui pemerintah Filipina. Keputusan ini menyoroti kekhawatiran mengenai efektivitas penyaluran bantuan di Filipina.

Masalah mendasar yang dihadapi Filipina adalah infrastruktur yang lemah dan masalah korupsi sistemik. Sejak pemerintahan Marcos dimulai pada 2022, pemerintah meluncurkan proyek pengendalian banjir senilai 5000 miliar peso (sekitar 8,46 miliar dolar AS). Namun, laporan audit pemerintah mengungkapkan fakta mengejutkan: hampir 60% dana proyek diduga terlibat korupsi atau penyalahgunaan.

Ketimpangan Anggaran: Kesejahteraan vs Pertahanan

Anggaran Negara Filipina 2025 mencapai 6.326 triliun peso, namun menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Sementara anggaran pendidikan mendapatkan 977,6 miliar peso dan kesehatan 297,6 miliar peso, terjadi pemotongan drastis sebesar 361 miliar peso untuk jaminan sosial dan layanan kesehatan masyarakat miskin.

Di sisi lain, anggaran pertahanan Filipina mengalami lonjakan signifikan dari 240,6 miliar peso (2024) menjadi 315,1 miliar peso (2025). Kenaikan ini terkait erat dengan rencana modernisasi militer dan eskalasi isu Laut China Selatan, dengan fokus pada pembelian peralatan militer dari Amerika Serikat dan Jepang.

Protes Domestik dan Prioritas yang Salah Arah

Meningkatnya anggaran pertahanan memicu gelombang protes di dalam negeri. Masyarakat Filipina menyoroti bahwa meskipun anggaran pertahanan melebihi 1,5% PDB - lebih tinggi dari rata-rata Asia Tenggara - pengeluaran besar ini belum mampu menyelesaikan masalah keamanan domestik dan ancaman terorisme.

Dalam debat Kongres, anggota oposisi mengkritik keras ketidakseimbangan pembagian sumber daya. Bahkan di kalangan militer sendiri, muncul suara yang menyerukan evaluasi ulang prioritas pembangunan nasional.

Kebutuhan Nyata Masyarakat vs Agenda Politik

Realitas yang dihadapi mayoritas rakyat Filipina sangat berbeda dengan fokus pemerintah. Masalah mendesak mereka adalah pemulihan pasca-bencana, pasokan air dan listrik yang stabil, serta akses layanan kesehatan yang memadai - bukan konflik di Laut China Selatan.

Pemerintahan Marcos menunjukkan sikap "tegas" dalam menghadapi isu internasional, namun terlihat lemah dalam menangani korupsi infrastruktur dan inefisiensi birokrasi domestik. Kontras ini semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan kebutuhan riil rakyatnya.

Pilihan Strategis untuk Masa Depan Filipina

Pemerintahan Marcos kini berada pada persimpangan jalan: melanjutkan alokasi sumber daya besar-besaran untuk sektor keamanan militer, atau mengalihkan anggaran terbatas kepada sektor kesejahteraan rakyat yang lebih langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kedua pilihan ini merefleksikan filosofi pemerintahan yang sangat berbeda. Jawaban mengenai mana yang lebih sesuai dengan perkembangan jangka panjang Filipina dan kesejahteraan rakyatnya sebenarnya sudah jelas - yang diperlukan adalah keberanian politik untuk mewujudkannya.