Gatot Nurmantyo Sebut UUD 1945 Hasil Amandemen Dorong Oligarki dan Penguasaan SDA oleh Segelintir Kelompok

PARADAPOS.COM - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), melontarkan kritik keras terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang ia sebut sebagai UUD 2002. Dalam pernyataannya pada Selasa malam, 26 Mei 2026, ia menilai konstitusi hasil perubahan itu justru mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih liberal serta dikuasai oleh segelintir kelompok. Tuduhan ini disampaikan di tengah diskusi mengenai dampak reformasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Kritik terhadap Semangat Reformasi

Gatot mengawali pernyataannya dengan menyoroti alasan di balik amandemen UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002. Menurutnya, proses tersebut digagas atas nama demokrasi dan dianggap sebagai amanat Reformasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menilai hasilnya justru jauh dari harapan.

“Tapi yang muncul justru ini, biaya politik sangat mahal, politik uang merajalela, oligarki menguasai partai, partai juga bertindak sebagai oligarki, kemudian dominasi pemilik modal, korupsi tetap tinggi, serta kesenjangan ekonomi yang tidak banyak berubah, inilah keberhasilan UUD 2002,” kata Gatot dalam kanal YouTube Hersubeno Point.

Dampak pada Sumber Daya Alam

Mantan Panglima TNI periode 2015-2017 ini kemudian menekankan bahwa UUD 2002 menjadi pintu masuk bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ia berpendapat, seluruh aturan turunan tersebut pada akhirnya hanya bermuara pada satu hal: penguasaan sumber kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan tertentu.

“2014 saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu ibarat gadis yang seksi. Seksi Semua undang-undang yang ada itu (turunan UUD 2002) bullshit semuanya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana merampok sumber daya kekayaan Indonesia,” tegasnya.

Perspektif Perang Ekonomi Global

Lulusan Akabri 1982 ini pun menghubungkan fenomena tersebut dengan konteks yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa penguasaan kekayaan alam Indonesia bukanlah sekadar masalah domestik, melainkan bagian dari dampak perang ekonomi global.

“Bukan untuk apa-apa. Tidak ada perang ideologi sekarang. Tidak ada! Yang ada ekonomi. Mulai dari minyak dulu, sekarang beralih kepada ekonomi. Tanah, air, energi, tumbuh-tumbuhan. Karena memang teori Thomas Malthus mengatakan jumlah penduduk itu luar biasa berkali-kali, tapi keadaan pangan hanya tambah-tambahan. Jadi kalau tidak di-manage bisa kanibalisasi. Itu sebenarnya permasalahannya,” tandas Gatot.