Hakim MK Saldi Isra Soroti Mekanisme Seleksi Perwira TNI di K/L, Singgung Pernyataan Kepala BNPB

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan kontroversial Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai bencana di Sumatra. Sorotan ini muncul dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Saldi Isra mempertanyakan mekanisme seleksi perwira TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L). Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang berstandar dan transparan untuk memastikan kualitas pejabat yang bertugas di lembaga sipil.

Pertanyaan tersebut disampaikan menanggapi penjelasan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) yang hadir mewakili pemerintah. Eddy menyatakan bahwa penempatan perwira TNI ke K/L dilakukan atas permintaan pimpinan lembaga dan melalui proses seleksi internal.

"Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi," ujar Saldi Isra menanggapi penjelasan pemerintah.

Saldi kemudian mengaitkan hal ini dengan pernyataan viral Kepala BNPB Suharyanto yang menyebut bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu sebelumnya menuai kritik luas dari publik.

"Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu," kata Saldi. "Ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, setelah melihat langsung dampak banjir di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru. Ia mengaku tidak menyangka dampak bencana sebesar yang terjadi.

"Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” ujar Suharyanto. BNPB memastikan tetap hadir membantu masyarakat terdampak banjir di Tapanuli Selatan dan wilayah bencana lainnya.

Sidang MK ini menyoroti pentingnya integrasi dan kualitas sumber daya manusia, termasuk dari kalangan TNI, yang ditugaskan di pos-pos strategis pemerintahan sipil.