“Bandara IMIP itu negara dalam negara. Segera saja tutup, dan semua pihak yang terlibat, Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa, termasuk perusahaan yang membangunnya,” tegasnya.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Ancaman terhadap Kedaulatan
Lebih lanjut, Muslim Arbi menilai mantan Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, serta pihak terkait lainnya harus bertanggung jawab atas pembiaran yang menciptakan situasi "negara dalam negara".
“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.
Seruan kepada Seluruh Institusi Negara
Muslim Arbi juga menyerukan seluruh institusi negara, mulai dari Presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN, untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya.
Artikel Terkait
AKBP William Cornelis Dicopot dari Kapolres Tuban: Profil, Kasus Setoran, dan Total Kekayaan Rp1,05 Miliar
KH Zulfa Mustofa Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU: Santri Rais Aam & Keponakan KH Maruf Amin
Pemerintah Prabowo Cabut HGU Sawit untuk Hunian Korban Banjir & Kembalikan Lahan ke Hutan
Cak Imin Tolak Bantuan Asing: Kita Masih Kuat Kok Tuai Sorotan Publik