Mahfud MD: Tuntutan Pecat Pejabat Pasca Bencana Sumatera Dinilai Tidak Relevan

Paradapos.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapan terkait ramainya tuntutan publik untuk memecat sejumlah pejabat pasca terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera, mencakup Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Mahfud menilai bahwa meskipun tuntutan tersebut wajar muncul di tengah masyarakat, langkah untuk memecat pejabat yang berwenang dinilai kurang tepat dan cenderung emosional.

Alasan Pemecatan Pejabat Dinilai Tidak Tepat

Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 10 Desember 2025, Mahfud MD menjelaskan alasannya. Menurutnya, masalah pengelolaan hutan atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang kerap dikaitkan dengan bencana ini adalah persoalan yang telah berlangsung lama.

"Pejabat yang sedang bertugas saat ini adalah pelanjut saja. Oleh karena itu, menyuruh pejabat mundur karena peristiwa ini menurut saya tidak relevan," ujar Mahfud MD.

Protes Publik terhadap Penanganan Bencana Dianggap Wajar

Meski menilai pemecatan tidak relevan, mantan calon wakil presiden 2024 ini menegaskan bahwa protes masyarakat terhadap penanganan pascabencana oleh pemerintah adalah hal yang wajar. Mahfud menyoroti pentingnya kesungguhan dalam antisipasi dan penanganan bencana.

"Kekurangsungguhan pejabat berwenang dalam menghadapi dan mengantisipasi bencana ini memang patut diprotes," pungkasnya.

Daftar Pejabat yang Ditunggut Mundur Publik

Sebelumnya, tuntutan dari publik untuk mencopot sejumlah pejabat tinggi negara terkait bencana di Sumatera memang semakin menguat. Beberapa nama yang kerap disebut dalam tuntutan tersebut antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, hingga Kepala BNPB Suharyanto.

Debat publik ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di Indonesia, serta respons politik yang menyertainya.