Klaim Pemulihan Listrik Aceh 97% Dikritik, Warga dan Ombudsman Sebut Tak Sesuai Fakta

Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai keberhasilan pemulihan listrik hingga 97% di Aceh menuai reaksi keras. Pernyataan ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan pasca banjir dan longsor, di mana banyak warga masih mengalami pemadaman total.

Laporan Menteri Bahlil vs Kondisi Nyata di Aceh

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 dan 8 Desember 2025, Bahlil menyatakan persentase listrik menyala di Aceh mencapai 93-97%. Namun, pantauan di berbagai wilayah justru menunjukkan situasi sebaliknya. Hingga Senin (8/12/2025) malam, aliran listrik di sejumlah titik masih padam total.

Daerah yang terdampak pemadaman meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, dan Gayo Lues. Warga mengaku rumah mereka masih gelap gulita, bertentangan dengan klaim pemulihan yang digaungkan pemerintah pusat.

Kesaksian Warga: Listrik Masih Padam Total

Berikut adalah beberapa kesaksian warga yang dihimpun:

• Hilmi Irsyadi (Banda Aceh): "Sejak Minggu pagi listrik padam total hingga Senin malam."
• M Zubair MH (Kadis Kominfo Bireuen): "Malam ini seluruh Bireuen gelap, karena listrik masih padam."
• Syarifah Aini (Relawan di Gayo Lues): Harus mencari sinyal Starlink di masjid karena listrik padam. Genset hanya dinyalakan saat waktu shalat.
• Ichsan MSn (Dosen di Aceh Besar): "Nyala siang, tapi nggak sampai lima jam mati lagi. Padahal, sudah dua hari mati."

Banyak warga yang merasa kecewa dan menganggap pernyataan Menteri Bahlil tidak mencerminkan fakta, bahkan disebut sebagai 'prank' terhadap rakyat yang sedang berduka.

Bantahan Resmi Pemerintah Aceh dan Kritik DPR

Juru Bicara Pemerintahan Aceh, Muhammad MTA, secara resmi membantah klaim tersebut. Ia menegaskan informasi yang disampaikan Bahlil tidak sesuai situasi nyata dan berpotensi menimbulkan kebingungan serta mengganggu penanganan bencana.

Kritik tajam juga datang dari Anggota DPR RI TA Khalid. Ia menuding Bahlil berbohong kepada Presiden dan meminta seluruh menteri melaporkan data yang benar. "Saat ini baru 60 persen listrik menyala. Jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat," tegas Khalid.

Ombudsman Desak Penyampaian Informasi yang Akurat

Ombudsman Republik Indonesia turut angkat bicara. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, meminta Kementerian ESDM dan PLN menyampaikan informasi yang akurat dan faktual.

"Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya," ujar Johanes. Ombudsman menegaskan, informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Klaim pemulihan listrik 97% di Aceh pasca-bencana menjadi sorotan karena dinilai tidak akurat oleh warga, pemerintah daerah, DPR, dan Ombudsman. Ketepatan informasi dalam situasi darurat sangat krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan kepercayaan publik tetap terjaga.