Klaim Listrik Aceh 93% Menyala Dikritik, Faktanya Masih Banyak Gelap

PARADAPOS.COM - Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa 93 persen listrik di Aceh telah menyala pasca bencana mendapat kritik tajam. Aktivis media sosial Piul Andrio menyebut pernyataan itu sebagai "prank" kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Bahlil prank Presiden Prabowo Subianto: 93% listrik se-Aceh menyala pasca bencana ekologis Sumatera. Faktanya masih gelap gulita," tulis Piul Andrio di Facebook, Selasa 9 Desember 2025.

Klarifikasi Pemerintah Aceh: Realita di Lapangan Berbeda

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengklarifikasi klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa pernyataan Menteri Bahlil justru berpotensi menimbulkan kekecewaan dan resistensi masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan.

"Banyak warga merasa kecewa dan berpotensi resisten bagi tenaga PLN di lapangan," kata Muhammad MTA.

Data Real Pemulihan Listrik di Aceh

Menurut data dari Pemerintah Aceh, kondisi pemulihan listrik jauh dari angka 93% yang diklaim:

• Suplai listrik seluruh Aceh: Baru mencapai 60-70 persen.
• Wilayah Banda Aceh: Hanya 35-40 persen yang menyala.
• Daerah terdampak parah (Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur): Persentase di bawah 40%.
• Kota Lhokseumawe: Sekitar 75 persen.
• Wilayah barat selatan: 70-80 persen.

MTA menambahkan, Banda Aceh berpotensi menyala 100 persen jika suplai tegangan tinggi dari Arun selesai. Saat ini, masalah utama ada pada jaringan menengah, bukan jaringan tegangan rendah di masyarakat.

Dialog Prabowo dan Bahlil yang Memicu Kontroversi

Klaim 93% ini berawal dari dialog langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Bahlil saat meninjau jembatan bailey di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Minggu 7 Desember 2025.

Presiden Prabowo bertanya, "Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?"

Bahlil langsung menjawab, "Siap, malam ini nyala semua, Pak."

Ketika Prabowo mempertegas, "Seluruh Aceh?" Bahlil menegaskan, "Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala."

Pernyataan inilah yang kemudian dibantah oleh fakta di lapangan dan diklarifikasi oleh perwakilan Pemerintah Aceh, menyisakan pertanyaan tentang akurasi data yang disampaikan kepada presiden.