ICW Ungkap Afiliasi Politik dalam Program Makan Bergizi Gratis, Gerindra Paling Banyak

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan signifikan mengenai afiliasi politik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antikorupsi ini menemukan indikasi keterkaitan partai politik dengan yayasan pelaksana program.

Berdasarkan pemantauan acak terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah pada Oktober–November 2025, ICW mencatat 28 yayasan mitra MBG terindikasi kuat terafiliasi dengan partai politik.

Peneliti ICW, Seira Tamara, menjelaskan bahwa jumlah individu yang terafiliasi bahkan lebih besar, yaitu mencapai 43 orang. Hal ini karena dalam satu yayasan bisa terdapat lebih dari satu individu yang memiliki kaitan dengan partai.

Daftar Partai Politik dengan Afiliasi Terbanyak di Yayasan MBG

Afiliasi diidentifikasi melalui kepemilikan yayasan oleh pengurus atau anggota partai, serta individu yang pernah diusung partai dalam pemilu legislatif.

Berikut rincian partai dengan afiliasi terbanyak menurut temuan ICW:

• Partai Gerindra: 7 yayasan (terbanyak)
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 5 yayasan
• Partai Amanat Nasional (PAN): 4 yayasan
• PDIP: 3 yayasan
• NasDem: 3 yayasan
• Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Berkarya, dan Hanura: Masing-masing 2 yayasan
• PPP, PKB, PBB, Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia: Masing-masing 1 yayasan

Seira menegaskan, "Partai Gerindra, partai yang juga didirikan oleh Presiden Prabowo, adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di yayasan kepemilikan SPPG."

Ditemukan Empat Anggota Legislatif Aktif

Temuan lain yang mengkhawatirkan adalah adanya empat orang dari 43 individu tersebut yang merupakan anggota DPR RI atau DPRD yang masih aktif. Fakta ini dinilai ICW sebagai poin kritis untuk transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Data afiliasi ini ditelusuri ICW melalui laman resmi Ditjen AHU Kementerian Hukum dan struktur yayasan yang tercantum dalam dokumen legal. Temuan ini diharapkan menjadi peringatan agar program strategis seperti MBG dikelola dengan prinsip tata kelola bersih dan bebas dari konflik kepentingan.