Demo Buruh Jawa Barat 2025: KSPI Tuntut Revisi UMSK Dedi Mulyadi - Aksi ke Istana & DPR

PARADAPOS.COM – Sebanyak 10.000 buruh dari berbagai wilayah di Jawa Barat berencana menggelar aksi demonstrasi besar di depan Istana Presiden dan Gedung DPR RI pada Kamis, 8 Januari 2025 mendatang.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Tuntutan Revisi SK Gubernur Jabar

Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Barat, Suparno, menyatakan aksi demo bertujuan menuntut pencabutan dan revisi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026. Mereka menuntut agar aturan tersebut diubah sesuai rekomendasi asli dari bupati dan walikota se-Jawa Barat.

"Kami merasa dibohongi. SK Gubernur yang dikeluarkan dinilai 'ngawur' dan tidak sesuai kesepakatan," tegas Suparno, Selasa (6/1/2026).

Kronologi Kekecewaan dan Janji yang Diingkari

Menurut Suparno, masalah bermula ketika UMSK yang disahkan hanya mencakup 12 dari 19 kabupaten/kota, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai rekomendasi daerah. Meski semula Pemprov Jabar menyetujui revisi usai aksi buruh sebelumnya, SK yang terbit justru menimbulkan masalah baru.