Demo Buruh Jawa Barat 2025: KSPI Tuntut Revisi UMSK Dedi Mulyadi - Aksi ke Istana & DPR

PARADAPOS.COM – Sebanyak 10.000 buruh dari berbagai wilayah di Jawa Barat berencana menggelar aksi demonstrasi besar di depan Istana Presiden dan Gedung DPR RI pada Kamis, 8 Januari 2025 mendatang.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Tuntutan Revisi SK Gubernur Jabar

Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Barat, Suparno, menyatakan aksi demo bertujuan menuntut pencabutan dan revisi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026. Mereka menuntut agar aturan tersebut diubah sesuai rekomendasi asli dari bupati dan walikota se-Jawa Barat.

"Kami merasa dibohongi. SK Gubernur yang dikeluarkan dinilai 'ngawur' dan tidak sesuai kesepakatan," tegas Suparno, Selasa (6/1/2026).

Kronologi Kekecewaan dan Janji yang Diingkari

Menurut Suparno, masalah bermula ketika UMSK yang disahkan hanya mencakup 12 dari 19 kabupaten/kota, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai rekomendasi daerah. Meski semula Pemprov Jabar menyetujui revisi usai aksi buruh sebelumnya, SK yang terbit justru menimbulkan masalah baru.

"Di malam tahun baru keluar SK Gubernur untuk 17 kabupaten/kota, minus Kota Bogor dan Kabupaten Garut. Revisinya pun masih belum sesuai," ungkapnya.

Masalah Klasifikasi Usaha dalam UMSK

KSPI juga mempertanyakan pengelompokan usaha dalam aturan baru. Hanya 122 dari sekitar 486 jenis usaha yang tercantum dalam KBLI. Perusahaan multinasional besar seperti pabrik sepatu Nike dan Adidas, serta perusahaan alat kesehatan (Alkes) dan kimia berisiko tinggi, justru tidak dimasukkan, sementara usaha seperti pabrik kecap dan kue dicantumkan.

"Ini yang kami pertanyakan. Makanya kami bilang Dedi Mulyadi itu ngawur," kata Suparno.

Kekecewaan Mantan Tim Pemenangan KDM

Suparno yang mengaku pernah menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi (KDM) pada Pilgub Jabar merasa sangat dikhianati. Ia menyebut janji kesejahteraan buruh dan komitmen menerapkan UMSK dengan baik saat kampanye sama sekali tidak terealisasi.

"Saya turut berkeliling sosialisasi ke basis buruh. Hasilnya, wilayah basis buruh menang untuk KDM. Tapi setelah menang, justru menyakiti hati buruh. Tidak ada ruang dialog," tuturnya dengan nada kecewa.

Aksi demonstrasi 8 Januari 2025 ini menjadi puncak protes setelah berbagai upaya dialog dianggap tidak dihiraukan oleh pemerintah provinsi.