Klaim TPNPB Gagalkan Pendaratan Pesawat Wapres Gibran di Yahukimo

PARADAPOS.COM - Komandan operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Akar Heluka, mengklaim pasukannya berhasil menggagalkan pendaratan pesawat Hercules yang diduga membawa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Bandara Yahukimo, Papua Tengah.

Kronologi Klaim Penembakan oleh TPNPB

Menurut Akar Heluka, pasukan khusus di bawah komandonya menembaki pesawat jenis Hercules milik TNI yang akan mendarat. "Kami tembak pesawat [milik] Tentara [jenis Herkules] yang mau mendarat di bandara. Dan dia [pesawat tersebut] itu kembali dari udara. Tidak mendarat karena pasukan kami tembak," klaimnya melalui sambungan telepon pada Kamis (15/1).

Heluka menjelaskan bahwa pasukannya telah mengambil posisi di sekitar Bandara Yahukimo sejak malam hari. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya telah ada aktivitas beberapa helikopter TNI di area tersebut.

Operasi Dimulai Sejak Sebelumnya

Operasi ini disebutkan sudah dimulai sejak Selasa, 13 Januari 2026, dengan penembakan peringatan terhadap pesawat sipil Trigana Air. "Kami sudah sampaikan bahwa pasukan [kami] akan masuk di bandara. Besoknya kami masuk, dan sudah tembak pesawat rombongan wakil presiden dan mereka kembali," ujarnya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Wapres Gibran benar berada di dalam pesawat tersebut.

Konfirmasi dan Tanggapan dari Pihak Lain

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, memberikan konfirmasi terpisah. Ia menyatakan bahwa pesawat Hercules yang ditumpangi Wapres memang kembali dari Wamena menuju Jakarta karena alasan keamanan. "Benar, ada informasi penembakan di sekitar bandara Yahukimo. Tetapi Pesawat Herkules yang ditumpangi Wapres itu kembali dari Wamena karena mungkin ada laporan alasan keamanan," tutur Hesegem.

Pertanyaan Mengenai Keamanan dan Agenda Kunjungan

Theo Hesegem mempertanyakan konsistensi penilaian keamanan di Papua oleh pemerintah pusat. "Kalau Wapres berangkat ke Jakarta tanpa berkunjung ke Kabupaten Yahukimo berarti Papua tidak aman, padahal pemerintah pusat dan intelijen menilai aman dan terkendali. Kok tiba-tiba Wapres balik ke Jakarta?" jelasnya.

Menurutnya, insiden ini menunjukkan adanya ketidakprofesionalan intelijen dan mempertanyakan urgensi kunjungan yang dinilainya lebih bersifat seremonial dan berhubungan dengan kepentingan infrastruktur, bukan penyelesaian konflik atau isu HAM di Papua.

Implikasi Konflik dan Pembangunan di Papua

Hesegem menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan sulit berjalan jika kondisi keamanan tidak stabil. Ia mengingatkan bahwa daerah konflik berpotensi menimbulkan korban jiwa, termasuk para pekerja proyek. "Ada pengalaman pengusaha pekerja dibunuh atau dieksekusi oleh TPNPB, tetapi pengalaman ini tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat hingga ke daerah," tambahnya.

Kejadian ini kembali menyoroti kompleksitas situasi keamanan di Papua Tengah dan memunculkan diskusi mengenai efektivitas pendekatan pemerintah dalam menangani konflik bersenjata di wilayah tersebut.