Dino Patti Djalal Beri Peringatan Keras: Waspadai Dewan Perdamaian Gaza Jadi Proyek Real Estate Trump

Langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Donald Trump menuai kritik dari kalangan diplomat senior. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak terjebak dalam skema yang justru merugikan rakyat Palestina.

Dalam pernyataan terbuka kepada Menteri Luar Negeri, Dino mempertanyakan urgensi dan transparansi badan internasional baru ini. Kekhawatiran utamanya adalah adanya agenda bisnis terselubung di balik upaya perdamaian.

Kekhawatiran Proyek Real Estate di Atas Penderitaan Gaza

Dino Patti Djalal mencium adanya kepentingan pihak luar yang berpotensi menjadikan Gaza sebagai ladang komersial. Ia secara tegas mempertanyakan, "Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?"

Kekhawatirannya adalah warga Palestina justru terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri akibat ambisi pemilik modal yang masuk melalui skema ini.

Komposisi Bermasalah: Netanyahu Ada, Palestina Di mana?

Dino juga menyoroti kejanggalan komposisi anggota dewan. Kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di dalam dewan ini dipertanyakan, sementara posisi perwakilan resmi Palestina tidak jelas. Tanpa keterlibatan setara, solusi dua negara dinilai hanya akan menjadi wacana.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertegas sikap diplomasi agar Indonesia tidak dicap sebagai 'anak buah' Trump. "Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tegas Dino.

Sorotan Tajam pada Iuran Fantastis Rp17 Triliun

Isu iuran keanggotaan juga menjadi perhatian. Menanggapi tuntutan Donald Trump agar anggota permanen menyetor dana US$1 miliar atau setara Rp17 triliun, Dino memberikan nasihat tegas: Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.

Di tengah situasi ini, Dino mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk tampil lebih aktif memberikan penjelasan transparan kepada publik. Penjelasan ini dinilai penting untuk menjawab keraguan terkait Piagam Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Meski disebut sebagai momen bersejarah, Dino mengingatkan bahwa dalam diplomasi internasional, niat baik saja tidak cukup. Ketajaman membaca arah kepentingan dan kesetiaan pada amanat konstitusi adalah kunci agar Indonesia tidak terseret dalam agenda yang merugikan.