Penolakan dari Berbagai Fraksi Parpol
Fraksi Partai Golkar, melalui Rikwanto, sepakat bahwa penggabungan justru akan melemahkan institusi Polri. Yang terpenting saat ini adalah Polri menunjukkan independensi dan kekuatannya.
Fraksi Partai Nasdem, yang diwakili Rudianto Lallo, juga menolak. Rudianto menegaskan Polri sebagai alat negara harus berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian atau lembaga tertentu.
Fraksi PKS, melalui Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menolak mentah-mentah wacana tersebut. PKS berkomitmen mendukung Polri agar tetap independen dan di bawah komando Presiden langsung.
Asal Usul Wacana Penggabungan Polri
Wacana untuk menempatkan Polri di bawah naungan Kemendagri atau TNI sebelumnya pernah diusulkan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI, Deddy Sitorus, pada Desember 2024. Deddy menyatakan usulan itu dipertimbangkan untuk mencegah intervensi dalam pemilu, dengan menyoroti sejumlah isu internal Polri. Meski demikian, usulan ini akhirnya ditolak secara bulat oleh ketujuh fraksi di Komisi III DPR RI.
Artikel Terkait
Kapolri Listyo Sigit Tegas Tolak Polri Bawah Kemendagri: Siap Dicopot!
Longsor Cisarua Bandung: 23 Marinir Tertimbun, 4 Meninggal Dunia | Update Evakuasi
Hogi Minaya: Kronologi Lengkap Kasus Pengejaran Penjambret yang Bikin Kapolresta Sleman Dipanggil DPR
Suami Jadi Tersangka Usai Lawan Jambret di Yogyakarta: Kompolnas Soroti Ancaman bagi Masyarakat