Mendagri Tito Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masalah rendahnya serapan anggaran di berbagai daerah Indonesia. Dalam arahan resminya, Mendagri meminta para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda untuk lebih bijak dan efisien dalam mengelola anggaran daerah guna kepentingan masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.

Pengarahan Mendagri kepada 1.104 Pejabat Daerah

Tito Karnavian memberikan pengarahan langsung kepada 1.104 Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak daerah yang belum maksimal dalam menyerap anggaran, bahkan cenderung menumpuk dana di perbankan.

Dana Daerah Harus Digunakan untuk Kegiatan Produktif

"Masih ada daerah yang menyimpan uang di bank, padahal dana itu seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi daerah," tegas Tito. Menurutnya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian dengan menghidupkan sektor UMKM dan sektor riil.

Strategi Meningkatkan Peredaran Uang di Masyarakat

Mendagri menjelaskan bahwa menghidupkan sektor swasta dan UMKM dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. "Prinsipnya sama seperti skenario pemerintah pusat, belanja harus tinggi agar uang berputar di masyarakat," ujarnya. Pendekatan ini diharapkan menciptakan efek berantai positif bagi ekonomi masyarakat.

Efisiensi Anggaran untuk Manfaat Nyata

Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah fokus pada pemanfaatan anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada warga. "Anggaran harus digunakan secara efisien untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai tersimpan tanpa manfaat," tegasnya.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ekonomi Berkelanjutan

Dalam penutupan arahannya, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, sangat bergantung pada optimalisasi peran daerah dalam mendorong belanja publik dan pertumbuhan ekonomi.