Kritik BEM UGM terhadap Program Pemerintah Soroti Peran Kontrol Mahasiswa dalam Demokrasi

PARADAPOS.COM - Kritik yang disampaikan oleh Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, terhadap sejumlah program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), Danantara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah memicu diskusi mengenai peran strategis mahasiswa dalam sistem demokrasi. Analisis mendalam dari seorang ahli hukum dan mantan perwira tinggi TNI ini mengkaji pendekatan Tiyo dengan kerangka teori konsolidasi kekuasaan, akuntabilitas demokratis, dan peran masyarakat sipil, menimbang antara kekuatan argumentasi sistemiknya dan tantangan efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Landasan Konstitusional Kritik Mahasiswa

Dalam sejarah Indonesia, suara mahasiswa kerap menjadi penyeimbang kekuasaan. Peran ini bukan sekadar tradisi, melainkan memiliki pijakan kuat dalam konstitusi. Pasal 28E UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, sebuah prinsip yang menjadi napas demokrasi. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029, dengan berbagai program strategis nasional yang digulirkan, fungsi kontrol dari elemen masyarakat seperti mahasiswa menjadi semakin relevan. Mereka berperan sebagai bagian dari civil society yang menjaga agar mekanisme checks and balances dalam negara hukum tetap berjalan.

Posisi Tiyo Ardianto sebagai pemimpin organisasi mahasiswa di kampus bergengsi seperti UGM memberikan bobot tersendiri pada kritiknya. Kritik tersebut tidak lagi sekadar menyuarakan ketidakpuasan, tetapi telah bergerak ke ranah analisis kebijakan yang sistematis, mencoba mengaitkan antara program pemerintah dengan dinamika kekuasaan yang lebih luas. Transformasi peran ini menunjukkan kedewasaan berpolitik sekaligus tantangan baru: bagaimana agar kritik yang berbasis analisis struktural itu tidak hanya sampai di ruang diskusi kampus, tetapi juga mampu merangsang dialog kebijakan yang konstruktif.

Mengupas Substansi Kritik: Dari Desa Hingga Kebijakan Sosial

Salah satu sisi yang menonjol dari pendekatan Tiyo adalah upayanya membaca kebijakan publik melalui lensa teori konsolidasi kekuasaan. Dalam menyoroti program KDKMP, misalnya, ia mengingatkan potensi program di tingkat desa—unit pemerintahan terkecil yang justru sangat strategis—untuk menjadi alat membangun hubungan patronase politik. Analisis serupa diterapkan pada Danantara, di mana ia mempertanyakan batas antara pengelolaan investasi negara untuk kesejahteraan rakyat dan potensi terjadinya konsolidasi kekuasaan di tingkat elit ekonomi.

Namun, kritik paling tajam mungkin diarahkan pada Program MBG. Meski secara konstitusional negara memang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat, Tiyo melihat adanya risiko lain.

“Program ini berpotensi menciptakan ketergantungan politik jangka panjang, di mana loyalitas penerima manfaat bisa terikat pada keberlanjutan bantuan,” ungkapnya.

Pendekatan ini menunjukkan kapasitas intelektual yang mencoba melihat melampaui tujuan teknis program, dengan menyoroti implikasi politik struktural yang mungkin timbul. Namun, para pengamat kebijakan sering mengingatkan bahwa analisis yang terlalu berfokus pada motif kekuasaan berisiko mengabaikan kompleksitas dan niat baik dalam perumusan suatu kebijakan, di mana tujuan mulia untuk segera mengatasi masalah sosial seperti stunting juga harus diperhitungkan secara serius.

Kekuatan Argumentasi dan Tantangan Strategis

Di balik konten kritiknya, terdapat kekuatan metodologis yang patut dicermati. Tiyo membangun argumentasinya tidak hanya pada prinsip normatif, tetapi juga dengan menyertakan data empiris, seperti jumlah desa dan potensi perputaran dana yang sangat besar. Ini adalah bentuk evidence-based criticism yang lebih sulit diabaikan dan sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dari itu, penekanannya pada independensi mutlak organisasi mahasiswa mencerminkan komitmen pada moralitas konstitusional, menjaga agar suara kritis tetap lestari tanpa terkooptasi.

Namun, kekuatan pada kedalaman analisis dan kemandirian moral ini dihadapkan pada tantangan efektivitas. Pendekatan yang cenderung konfrontatif dan minim engagement langsung dengan institusi pembuat kebijakan bisa membatasi dampaknya. Kritik mungkin bergema kuat di ruang publik, tetapi belum tentu tersalurkan ke dalam mekanisme koreksi kebijakan yang formal. Di sinilah diperlukan lompatan strategis.

Menuju Pendekatan yang Lebih Deliberatif

Untuk memperkuat dampaknya, kritik mahasiswa dapat bertransformasi ke arah pendekatan yang lebih deliberatif. Artinya, menggabungkan ketajaman analisis kritis dengan inisiatif membangun dialog langsung dengan pemangku kebijakan, baik melalui forum dengar pendapat di DPR, konsultasi publik dengan kementerian terkait, atau diskusi tertutup yang substantif. Pendekatan ini tidak melemahkan posisi kritis, justru memperkuat legitimasinya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Selain itu, melengkapi kritik dengan tawaran solusi teknis yang implementatif—seperti alternatif model evaluasi program atau simulasi anggaran—dapat meningkatkan posisi mahasiswa sebagai epistemic community atau komunitas ahli. Hal ini akan mengubah persepsi dari sekadar “penentang” menjadi “mitra kritis” yang dianggap memahami kompleksitas pemerintahan.

Penutup: Kritik sebagai Aset Demokrasi

Pada akhirnya, kritik seperti yang disampaikan Tiyo Ardianto merupakan cerminan dinamika demokrasi Indonesia yang hidup. Ia memperlihatkan bahwa suara generasi muda terdidik tetap waspada dan aktif mengawal jalannya pemerintahan. Analisis mendalam ini menyimpulkan bahwa kekuatan kritik mahasiswa terletak pada argumentasi sistemik dan independensinya, namun masa depannya terletak pada kemampuan untuk merajut dialog yang konstruktif.

Dalam kerangka negara hukum, kritik semacam ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan informal yang melengkapi pengawasan formal oleh parlemen dan peradilan. Keberadaannya bukan ancaman, melainkan aset berharga untuk kesehatan demokrasi. Masa depan hubungan negara dan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya peran mahasiswa, akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk terlibat dalam percakapan publik yang rasional, berbasis data, dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar.