Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Daun Hadapi Lonjakan Harga Plastik

PARADAPOS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempertimbangkan kembali penggunaan kemasan berbahan alami, seperti daun, sebagai respons terhadap lonjakan harga plastik yang mencapai 30-80 persen. Dorongan ini disampaikan menyusul dampak konflik Timur Tengah terhadap pasokan dan harga bahan baku plastik, yang dinilai memberatkan usaha kecil. Puan menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk transisi menuju ekonomi hijau sekaligus mengurangi beban sampah plastik di lingkungan.

Dampak Langsung pada Pelaku UMKM

Puan Maharani mengakui bahwa kenaikan harga yang signifikan ini memberikan tekanan ekonomi yang nyata, terutama bagi usaha kecil yang beroperasi dengan margin keuntungan tipis. Kenaikan biaya kemasan, ditambah dengan kesulitan pasokan, disebutnya dapat menggerus kelangsungan usaha mereka. Dalam situasi ini, pencarian alternatif kemasan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan.

“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Daun sebagai Alternatif yang Berdaya Tarik

Sebagai solusi praktis, Puan mengajukan penggunaan kemasan tradisional berbahan organik, seperti daun pisang atau daun jati, yang masih mudah ditemui di berbagai daerah. Ia merujuk pada sejumlah produk kuliner khas, seperti nasi liwet, gudeg, dan mi lethek, yang telah lama memanfaatkan kemasan daun. Menurutnya, selain ramah lingkungan, kemasan alami ini justru dapat menambah nilai estetika dan cita rasa pada produk.

“Dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli,” tuturnya.

Momentum Menuju Ekonomi Hijau

Lebih dari sekadar solusi ekonomi jangka pendek, langkah beralih ke kemasan organik ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Puan menyoroti data dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang mengungkapkan bahwa jutaan ton sampah plastik mencemari ekosistem perairan global setiap tahunnya. Transisi ini, oleh karena itu, memiliki dampak ganda: meringankan beban usaha kecil dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

“Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik,” jelas Puan.

Peran Pemerintah dan DPR dalam Transisi

Puan menegaskan bahwa transisi yang mulus memerlukan dukungan sistemik dari pemerintah. Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung yang memudahkan peralihan masyarakat dari kemasan plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. DPR, sesuai fungsi pengawasannya, akan memastikan langkah-langkah tersebut berjalan efektif.

“Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” ungkapnya.

“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan," tegas Ketua DPR tersebut.