PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melontarkan pernyataan tegas mengenai dampak negatif pasar bebas terhadap sektor pertanian nasional. Dalam sebuah seminar nasional yang digelar Selasa (4/8/2026), ia mengungkapkan bahwa mekanisme pasar telah mendorong petani meninggalkan komoditas pangan strategis demi keuntungan ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi akar dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
Kritik Terhadap Pasar Bebas
Zulkifli menjelaskan bahwa sejak era reformasi, orientasi pembangunan ekonomi nasional banyak dipengaruhi oleh prinsip pasar bebas. Ia menilai mekanisme ini telah mengubah cara pandang pelaku usaha dan masyarakat dalam memilih komoditas. Alih-alih memprioritaskan kebutuhan pangan pokok, banyak yang justru beralih ke sektor yang menjanjikan keuntungan lebih cepat dan besar.
"Kalau menanam padi tidak untung, ya tanam sawit," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan tersebut bukan sekadar hiperbola. Ia menggambarkan realitas di lapangan yang kerap dihadapi para petani. Ketika harga gabah anjlok dan biaya produksi terus merangkak naik, menanam komoditas perkebunan seperti kelapa sawit menjadi pilihan rasional secara ekonomi. Namun, konsekuensinya, lahan sawah semakin tergerus dan produksi beras nasional ikut tertekan.
Negara Harus Hadir
Lebih lanjut, Zulkifli menyoroti bahwa pola pikir yang didorong pasar bebas membuat pemerintah masa lalu lebih fokus pada sektor-sektor bernilai ekonomi tinggi. Sektor pangan dinilai kurang mendapat perhatian memadai. Akibatnya, produksi berbagai komoditas pangan domestik belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara, menurutnya, harus hadir melalui kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan produksi. Pemerintah juga perlu memberikan insentif agar petani tetap tertarik menanam komoditas pangan.
Menariknya, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap isu swasembada pangan. Zulkifli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.
Swasembada Pangan dan Kedaulatan Bangsa
Menurut Zulkifli, swasembada pangan bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia menilai hal ini menyangkut kedaulatan bangsa. Ketergantungan terhadap impor pangan, dalam jangka panjang, bisa menjadi celah kerentanan ekonomi dan politik. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.
Di sela-sela pemaparannya, ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan yang ditempuh pemerintah mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih menguntungkan bagi petani. Dengan begitu, produksi pangan nasional dapat terus meningkat dan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi global.
Di lapangan, persoalannya memang tidak sederhana. Petani dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan tradisi menanam pangan atau beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan. Kebijakan pemerintah ke depan akan menentukan arah pilihan tersebut.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Prabowo Tercatat sebagai Penulis Utama Paper 69 Halaman Usulkan MBG untuk Nobel Perdamaian 2026
IDI Panggil Dokter yang Diduga Hina Pasien BPJS untuk Klarifikasi dan Pemeriksaan Etik
Dokter RSUD IA Moeis Samarinda Diistirahatkan Sementara Usai Komentar Kasar di Medsos Viral
Dokter Tifa Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi, Kembali Fokus ke Dunia Kesehatan