Setelah menghentikan anggaran untuk proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Prabowo Subianto selanjutnya harus memintai pertanggungjawaban Presiden ke-7 Joko Widodo karena telah banyak membuang anggaran negara.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penyetopan anggaran IKN merupakan langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo.
"Di tengah keuangan negara yang cekak, menghentikan dana IKN langkah tepat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Apalagi, kata Muslim, selama ini banyak kalangan yang mengkritisi sikap Jokowi yang sangat memaksakan membangun IKN secara ugal-ugalan.
Bahkan, ada juga gugatan soal IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun dimentahkan hakim konstitusi yang dipimpin adik iparnya Jokowi, Anwar Usman.
"Jokowi harus dimintai tanggung jawab atas proyek mubazir. Banyak anggaran negara yang akhirnya mangkrak sia-sia," pungkas Muslim.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Presiden ke-7 Joko Widodo dan IKN/Net
Artikel Terkait
Isu Pemakzulan Prabowo-Gibran Menguat di Tengah Krisis Kepercayaan dan Ketahanan Pangan
200 Ribu Buruh dari Enam Provinsi Siap Padati Monas pada May Day 2026, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Anggota TNI AL Gebrak Ambulans yang Hendak Jemput Pasien Kritis di Surabaya, Minta Maaf Usai Viral
Anggaran Sepatu Sekolah Rp27,5 Miliar Dikritik, Mensos Buka Suara