PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan arahan virtual kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura pada Kamis (30/4). Dari Kantor Kementerian Sosial di Jakarta Pusat, ia menekankan urgensi ketepatan sasaran dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat. Arahan ini menjadi krusial mengingat Madura dikenal sebagai wilayah dengan konsentrasi pesantren yang tinggi, sehingga potensi kesalahpahaman di masyarakat pun besar.
Penjangkauan Berbasis Data, Bukan Pendaftaran
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan amanat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ia memperingatkan agar proses penjangkauan tidak keliru, termasuk mengambil anak yang sudah bersekolah atau tengah mondok di pesantren.
“Utamakan anak-anak terlantar, anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” tegasnya dalam keterangan resmi.
Ia secara khusus mengingatkan para pendamping agar tidak gegabah. “Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, seluruh proses harus berlandaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Ia menekankan bahwa modelnya bukan pendaftaran terbuka, melainkan penjangkauan aktif.
“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu yang kita pegang,” katanya.
Madura: Antara Basis Pesantren dan Kerentanan Sosial
Gus Ipul secara khusus menyoroti kondisi sosial di Madura. Ia meminta para pendamping PKH tidak hanya bekerja secara teknis administratif, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” pesannya.
Ia menginstruksikan agar pendamping menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, LSM, hingga para ulama dan kyai. Tujuannya, agar program Sekolah Rakyat dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan resistensi.
Empat Syarat Utama Penjangkauan
Lebih lanjut, Gus Ipul merinci empat hal yang harus dipastikan dalam setiap proses penjangkauan. Pertama, kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Kedua, status anak yang belum bersekolah atau berpotensi putus sekolah. Ketiga, kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berasrama. Keempat, persetujuan penuh dari keluarga.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus dijalankan dengan jujur dan profesional. Praktik titipan, manipulasi data, atau penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun disebutnya sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi.
Amanah Negara, Bukan Ajang Pamer
Di penghujung arahannya, Gus Ipul menyampaikan pesan moral yang tegas kepada para pendamping. Ia meminta mereka untuk tetap rendah hati dan tidak bersikap sombong.
“Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara,” katanya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh pendamping bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan negara, serta memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Keributan di Gerbong KRL Stasiun Sudirman, KAI Commuter Imbau Jaga Ketertiban
BGN Peringatkan Pengelola Satuan Gizi soal Penipuan Mengatasnamakan Pejabat Lembaga
Kapal Induk AS USS Gerald Ford Tarik Diri dari Timur Tengah di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
Polresta Serang Kota Musnahkan 17.000 Botol Miras Hasil Operasi di Taktakan