Paradox 19 Juta Lapangan Kerja: Janji Prabowo vs Realitas Ekonomi - Sulit Dicapai!

Paradox 19 Juta Lapangan Kerja: 'Janji Prabowo vs Realitas Ekonomi - Sulit Dicapai!'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia, telah berjanji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru selama masa kepemimpinannya. 

Janji ini terdengar ambisius dan menjadi harapan besar bagi masyarakat yang menghadapi ketidakpastian ekonomi. 

Namun, di tengah realitas ekonomi yang masih tertekan dengan pertumbuhan di bawah 6%, serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat situasi ekonomi yang tidak kondusif, pertanyaannya adalah: mungkinkah janji ini dapat direalisasikan?

Pertumbuhan Ekonomi dan Kapasitas Penciptaan Lapangan Kerja

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah syarat utama bagi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. 

Secara teori, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ideal untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah signifikan harus berada di atas 6% per tahun. 

Namun, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hanya mencatat pertumbuhan sekitar 5%, bahkan kurang. 

Dengan angka tersebut, banyak ekonom meragukan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dalam skala yang dijanjikan.

Selain itu, faktor investasi menjadi kunci. Jika tidak ada peningkatan signifikan dalam investasi domestik maupun asing, target penciptaan lapangan kerja akan sulit tercapai. 

Namun, kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu, ketidakpastian kebijakan, serta daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan besar.

Realitas PHK dan Ketidakpastian Dunia Usaha

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa justru angka PHK terus meningkat. Sektor manufaktur, ritel, dan teknologi mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir. 

Perusahaan-perusahaan besar merumahkan ribuan pekerja dengan alasan efisiensi dan penurunan permintaan. 

Dengan kondisi seperti ini, sulit membayangkan bagaimana pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar jika iklim bisnis masih tertekan.