Miris! KPU Sewa Apartemen dan Kantor Mewah Miliaran Rupiah, Urgen atau Gengsi?

Namun Agus, tetap mempertanyakan urgensinya, khususnya penyewaan ruang kerja. 

Menurutnya, apabila klaim KPU dalam pengadaan apartemen untuk mempersingkat jarak ke Gedung KPU, lantas apa kepentingan penyewaan ruang kerja itu. 

"Nggak logis, penyewaan ruang kerja itu. Apartemen itu kan disewa, agar dekat ke kantor (Gedung KPU RI)," kata Agus.

Dia melihat adanya potensi pemborosan anggaran. KPU harusnya menggunakan anggaran yang diberikan sebaik mungkin, bukan justru menghamburkannya sehingga menimbulkan inefisiensi. 

"Sementara kalau mau dibandingkan dengan teman-teman KPU yang ada di daerah, kantornya itu kita tahu banyak yang tidak layak," kata Agus. 

Penyewaan apartemen dan ruang kerja itu, menambah daftar fasilitas mewah yang pernah dimiliki komisioner KPU. 

Senada dengan Agus, Peneliti Themis Indonesia, Ibnu Syamsu menilai ada potensi pemborosan, terkait penggunaan anggaran yang tidak proporsional dan ketidakjujuran. 

"KPU ini kan sudah ada rumah dinas, sudah ada kantor tetap, mengapa harus sewa apartemen dan ruang kerja? Ini kontradiktif dengan efisiensi," kata Ibnu, Jumat, 23 Mei 2025. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku sempat terkejut dengan adanya penyewaan ruang kerja itu. 

"Kalau itu benar, itu sesuatu yang mengejutkan bagi saya," kata Doli saat dihubungi, Sabtu 24 Mei 2025.

Ketika menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Doli pernah menyinggung sejumlah fasilitas mewah yang dimiliki komisioner KPU saat rapat dengar pendapat pada September 2024 lalu. 

Di hadapan para komisioner KPU, Doli mempertanyakan urgensinya, seperti private jet, helikopter,  pembelian mobil dinas (padahal saat itu sudah memiliki), dan penyewaan apartemen. Khusus untuk ruang kerja, Doli mengaku tidak mengetahuinya. 

Hal itu disinggung Komisi II, berawal dari pengajuan KPU yang ingin membangun Akademi Pemilu Indonesia. Doli mengaku heran, karena saat itu pemilihan umum sudah selesai. 

"Nah, kalau mereka punya rencana mau bangun sekolah, berarti kan mereka punya duit lebih. Kan itu logikanya," ujar Doli. 

Merujuk pada laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dikucurkan kepada KPU sebesar Rp71,3 triliun.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 57,3 persen dibanding Pemilu 2019 senilai Rp45,3 triliun. 

Doli pun mengingatkan bahwa uang yang diberikan kepada KPU merupakan uang rakyat, sehingga harus digunakan seefisien mungkin. 

Sementara itu, Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengaku selama menjabat, dia dan enam pimpinan pada masa itu, tidak pernah memiliki fasilitas ganda, seperti hunian dan kantor. 

Hadar mengemukakan bahwa masing-masing mendapatkan satu rumah dinas di Pejaten, dan hanya berkantor di Gedung KPU RI yang berada di Menteng. 

"Jadi menurut saya itu sesuatu yang keliru diterapkan oleh KPU sekarang," kata Hadar saat dihubungi pada Sabtu, 24 Mei 2025. 

Peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini menyebut bahwa penyewaan apartemen di masanya memang pernah terjadi.

Namun, saat itu sedang dalam transisi pergantian komisioner dan rumah dinas yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan sedang direnovasi. 

Ia juga memberikan catatan bahwa tidak semua komisioner menempati apartemen, hanya ditujukan bagi pimpinan yang berasal dari luar Jakarta, seperti dari Semarang dan Yogyakarta.  

Hadar yang bertempat tinggal di Jakarta, tidak mendapatkan fasilitas itu. Periode penyewaannya, kata Hadar, hanya sekitar tiga hingga empat bulan. 

"Setelah renovasi itu tuntas, siap digunakan, ya selesai (nggak tinggal di apartemen lagi)," ujarnya. 

Hadar juga mempertanyakan, alasan penyewaan apartemen yang disebut  untuk mempersingkat waktu menuju gedung KPU RI.

Menurutnya  antara rumah dinas dengan Gedung KPU RI  hanya berjarak sekitar 9 kilometer. Jarak yang tergolong dekat. 

"Emang rumah dinasnya di Bogor?" sindir Hadar.

"Jadi, saya kira itu alasan yang mengada-ngada, terlalu manja," kata Hadar menegaskan. 

Sementara itu, Komisioner KPU yang membidangi divisi perencanaan, keuangan, umum, rumah tangga dan logistik, Yulianto Sudrajat saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik pada Jumat 23 Mei 2025, belum memberikan jawaban.

Sumber: Suara