Saat Jakarta Legalkan Judi: Kasino di Tengah Kota, Toto di Pinggir Pantai

Kemudian tim ini juga memiliki fungsi lain seperti melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan izin lokalisasi judi, melarang adanya tindakan asusila di kawasan perjudian, dan masih banyak lagi.

"Saya garisbawahi tugas tim pengawas itu sebagai berikut: Mengadakan pencegahan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kebijakan lokalisasi perjudian tersebut; melindungi masyarakat dari akibat-akibat negatif dengan jalan mengadakan seleksi terhadap para pengunjung," tulis Ali Sadikin dalam bukunya itu.

Artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam kawasan perjudian tersebut, sesuai ketetapan yang berlaku. 

Misalkan saja masyarakat di bawah umur atau mereka yang memiliki penghasilan di bawah standar tertentu.

Tidak berhenti di sana, bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Sosial, Ali Sadikin dengan tegas menentukan kawasan mana saja yang bisa digunakan sebagai tempat perjudian yang tertuang dalam Instruksi Bersama Nomor 9 tahun 1971. Dengan begitu risiko kawasan judi ini dimasuki masyarakat umum semakin kecil.

"Tempat-tempat penyelenggaraan judi tidak boleh berdekatan dengan: daerah tempat tinggal/perumahan, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah tempat pendidikan, obyek-obyek kebudayaan; tempat harus tertutup dan tidak mudah untuk didatangi masyarakat berpenghasilan kecil; tidak mencolok," jelasnya.

Karenanya, salah satu kasino yang cukup populer di zaman itu berada di lantai 13 gedung Sarinah. 

Begitu juga tempat-tempat judi lainnya yang jauh dari area-area yang dilindungi Pemprov tersebut.

Selain itu lokalisasi tempat judi ini juga ada di Casino Petak IX, Casino Djakarta Theatre, Casino Copacabana, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair/Arena Promosi dan Hiburan Jakarta, Lotto Fair Proyek Senen dan Krekot, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto Hai Lai Ancol dan Toto Greyhound Senayan.

Bangun TIM Hingga Tata MH Thamrin

Berkat tambahan dana itu Ali Sadikin terbukti sukses menjalankan program-programnya yang salah satunya adalah Pola Rehabilitasi Tiga Tahun (1967-1969). 

Pola Rehabilitasi mencakup penataan dan pengembangan kota, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta kebudayaan.

Pembangunan Jakarta juga diarahkan pada kawasan desa melalui Program Perbaikan Kampung (PPK) yang disebut proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT). 

Proyek ini memiliki nilai strategis karena lansekap Jakarta saat itu yang masih didominasi kampung-kampung yang dihuni oleh sekitar 60% penduduk Jakarta dengan fasilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan minim.

Untuk mengatasi masalah itu Ali Sadikin telah merehabilitasi dan membangun banyak gedung sekolah dari SD hingga SMA. 

Kemudian untuk pembangunan di bidang kesehatan dilakukan dengan meningkatkan status Balai Pengobatan menjadi Puskesmas.

Selain itu juga dikembangkan rumah sakit pemerintah dan swasta serta pemberian subsidi untuk pasien dari kalangan tidak mampu. 

Pelayanan kesehatan lainnya adalah penyuluhan kesehatan dan pemberantasan penyakit menular terutama kolera, TBC, malaria, demam berdarah, penyakit mata, penyakit kelamin, cacar, dan frambusia.

Sedangkan untuk pembangunan budaya, Ali Sadikin membangun pusat kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM). 

Ia juga mendirikan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) untuk mendidik para seniman muda.

Sumber: Detik