Ia mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dapat terjadi karena adanya perbuatan tidak aman atau keadaan tidak aman.
Baca Juga: Dianggap Bohong soal Dana Kampanye, Anies Dilaporkan ke Bawaslu
"Maka harus benar-benar dipastikan semua keadaan sesuai dengan persyaratan K3, terlebih pada industri smelter yang memiliki risiko bahaya tinggi. Pembinaan terus dilakukan termasuk memastikan prosedur dan personil K3 yang memenuhi standar K3," ucapnya.
Ia menuturkan, adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak mentaati persyaratan K3 yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu kurungan 3 bulan atau denda 100 ribu rupiah.
Baca Juga: Sekjen Gibran Center: Gibran Simbol Orde Muda, Layak Jadi Wapres Pasca Debat Kemarin
"Sebenarnya kejadian kecelakaan kerja sangat merugikan semua pihak termasuk reputasi perusahaan, maka harus dicegah. Maka penerapan standar K3 yang tinggi menjadi tuntutan bisnis demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri dan penghargaan hak asasi manusia," ucapnya
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jakarta.suaramerdeka.com
Artikel Terkait
Demo Komisaris Transjakarta Dikecam Jepang, Desak Dipecat Gara-gara Ancaman Gorok Leher
Demo Komisaris Transjakarta Dikecam, Publik Jepang Larang Masuk: Ini Penyebabnya
Kisah Pilu di Kendal: Kakak Adik Tidur dengan Jenazah Ibu demi Wasiat, Hanya Minum Air Putih
Demo Komisaris Transjakarta Ancam Gorok Leher, Kecaman Jepang & Desakan Pecat Menguat