Bagaimana Publik Mau Percaya Ijazah Si Joko Asli?

'Bagaimana Publik Mau Percaya Ijazah Si Joko Asli?'

Oleh: M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Selalu benteng pertahanan para pendukung ijazah Jokowi yang katanya, katanya, dan katanya asli itu menyatakan bagaimana bisa menuduh palsu padahal belum pernah melihat atau menyentuh ijazah milik Jokowi? 

Pertanyaan bodoh berulang hanya sensasi ngeles untuk menghindar ijazah Jokowi itu terklarifikasi atau terverifikasi secara saintifik, obyektif dan transparan.

Cara licik dan membohongi rakyat yaitu dengan menyembunyikan ijazah. Hanya sekali-kali disandiwarakan muncul setelah itu sembunyi lagi. 

Skenarionya ijazah itu tetap di tangan Jokowi sendiri. Kepalsuan narasi adalah bahwa hanya perintah hakim pengadilan yang membuat Jokowi dapat menunjukkan. 

Sesungguhnya itu narasi preet saja. Berulang proses pengadilan berjalan tetapi ijazah tetap nyumput. Ya preet lah.

Pengadilan perdata PN Jakpus saat Bambang Tri pertama membawa ke proses hukum jangankan muncul tuh barang, malah Bambang Tri yang ditangkap dan dipenjarakan. 

Saat PN Surakarta memeriksa Bambang Tri dan Gus Nur dalam proses pidana, ijazah SD, SMP, SMA dan PT Jokowi tidak nongol. 

Semua tidak ada yang pernah melihat. Jokowi dan ijazah hantu itu nampaknya disembunyikan di gorong gorong.

Lalu gugatan perdata PN Jakpus kedua ternyata sami mawon. 

Dengan Putusan Sela “NO” dimana dinyatakan “pengadilan tidak berwenang”, maka ijazah itu terselamatkan oleh gong hakim. 

Perintah hakim mediasi agar Jokowi hadir, dan tentu bawa ijazah, tidak diindahkan. 

Jadi faktanya omong doang bahwa Jokowi siap untuk menunjukkan ijazah  atas perintah Pengadilan itu.

Setelah melalui pengaduan masyarakat (dumas) TPUA, Bareskrim melakukan penyelidikan dengan keputusan tergesa-gesa bahwa ijazah Jokowi itu identik yang berkonsekuensi dihentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Framingnya ijazah, dan juga skripsi, Jokowi itu asli.

TPUA sebagai pengadu tentu keberatan dan mendesak dilakukan Gelar Perkara Khusus sesuai Perkapolri 6 tahun 2019.