Jejak Aguan Bikin Babak Belur Raja Ampat!

Sedangkan Negara, ungkapnya, justru menjadi pelayan korporasi kapitalis dengan dalih melayani rakyat. 

Contoh kongkritnya di Papua, dimana pembangunan infrastruktur (jalan) sejatinya bukan untuk melayani rakyat Papua, melainkan untuk mempermudah arus logistik untuk menunjang eksploitasi tambang Nikel disana.

"Luar biasa jahat. Nikelnya dirampok. Untuk mempermudah perampokan, dibangunkan jalan yang diambil dari pajak rakyat. Sudah tak kebagian Nikel, alam nya rusak, rakyat Papua masih harus membayar pajak untuk membangun jalan, guna memperlancar proses perampokan nikel," katanya.

Ketiga, lanjut dia, masalah Raja Ampat di Papua ini, yang dirusak alamnya oleh kerakusan korporasi Nikel, sejatinya juga terjadi di berbagai pertambangan di wilayah NKRI. 

Karena sistem Kapitalisme yang diadopsi Negara, menjadikan kekayaan alam Indonesia surga bagi para oligarki.

Karena itu, negeri ini butuh sistem lain. Sistem yang akan memotong tangan para kapitalis dan oligarki, melakukan intervensi pada kekuasaan dan pemerintahan. 

"Sistem yang mengalihkan Kedaulatan rakyat kepada kedaulatan Allah SWT, dimana UU yang berasal dari Allah SWT tak akan bisa diubah oleh oligarki. Oligarki tak akan bisa mengubah yang halal menjadi haram, atau sebaliknya menjadikan yang haram menjadi halal," tuturnya.

Dalam sistem Islam, sektor tambang dengan deposit melimpah seperti tambang Nikel di Raja Ampat, haram dikelola pribadi atau korporasi. 

Seluruh tambang yang terkategori 'Al Milkiyatul 'Ammah' (harta milik umum), wajib dikelola Negara.

"Negara, akan mengelola tambang dan mengembalikan manfaatnya kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Bukan seperti dalam sistem Kapitalisme, negara membebaskan korporasi mengelola tambang, merusak alam dan menyengsarakan rakyat," bebernya.

Hanya saja, meskipun Negara menjadi wakil umat untuk mengelola tambang, tidak semua tambang yang ada di eksploitasi. 

Penjagaan alam dan keberlangsungan peradaban manusia, lebih diutamakan ketimbang sekedar mengeruk cuan.

"Artinya, Negara tak akan mengeksploitasi tambang jika hal itu berdampak merusak lingkungan dan peradaban. Apalagi, merusak Surga Dunia, sebagai karunia Allah SWT seperti yang ada di Raja Ampat," ucapnya.

"Apakah kita tidak tertarik, untuk mengelola negeri ini dengan Islam? Setelah sekian lama, negeri ini dirusak oleh sistem Kapitalisme, dan hanya membuat kaya raya para Oligarki? Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" [QS: Al-Ma'idah ayat 50]," tutupnya.

Sumber: MonitorIndonesia