Polemik Gus Fahrur Komisaris di PT Gag Nikel, Gus Yahya: PBNU Tak Pernah Beri Rekomendasi Jabatan Komisaris!

- Kamis, 12 Juni 2025 | 14:45 WIB
Polemik Gus Fahrur Komisaris di PT Gag Nikel, Gus Yahya: PBNU Tak Pernah Beri Rekomendasi Jabatan Komisaris!

PARADAPOS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal polemik tambang di Raja Ampat. 


Permasalahan tersebut sempat menyita perhatian publik, bahkan sampai hari ini.


Gus Yahya juga menyinggung keterlibatan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) dalam PT Gag Nikel di Raja Ampat. 


Ia menegaskan, pihaknya tidak ikut campur terkait urusan pribadi atau jabatan yang diemban oleh pengurus NU.


Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu wartawan mengenai apakah PBNU terlibat dalam pemberian rekomendasi kepada Gus Fahrur, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Gag Nikel, Raja Ampat, Papua Barat Daya?


"Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi bisnisman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU," katanya di sela-sela jumpa pers di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Selamba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/6/2025).


"Dia mau bisnis apa kek ini-itu, ini itu bukan urusannya PBNU, terserah dialah, masa kita (ikut campur). Pada intinya ya kalau soal pribadi sebebagai pengurus itu silakan tanya sendiri-sendiri," tambahnya.


Secara tegas, PBNU juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas pengurusnya untuk mengisi sebuah jabatan apa pun di berbagai tingkatan, baik swasta maupun pemerintahan.


"PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun terkait jabatan apa pun, sampean bisa cari itu (rekomendasi) ke kesekretariatan, tidak ada satupun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun di mana pun. Itu tidak ada," katanya.


"Yang ada satu dua rekomendasi untuk sekolah (beasiswa), ada yang mau sekolah minta ke PBNU, tapi kalau untuk jabatan sama sekali tidak ada sekurang-kurangnya sejak periode ini," tambahnya.


Halaman:

Komentar