Kuota Disulap, Ibadah Dijual: Skandal Haji Era Gus Yaqut!

'Kuota Disulap, Ibadah Dijual': Skandal Haji Era Gus Yaqut!

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Aib Ibadah di Negeri Wakaf

Tiada kata paling ironi selain “korupsi dalam ibadah.” Kalimat itu memang tak lazim dalam logika iman. 

Namun dalam republik yang kerap menukar akal sehat dengan kepentingan kekuasaan, ibadah pun bisa disulap jadi komoditas politik dan ladang rente. 

Persis seperti yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): penentuan kuota haji 2024 di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Penambahan 20.000 kuota oleh pemerintah Arab Saudi, alih-alih menjadi berkah bagi umat Islam Indonesia, justru menguarkan bau tak sedap. 

Kementerian Agama (Kemenag) berdalih kuota itu dibagi rata—50 persen untuk haji reguler, 50 persen untuk haji khusus—atas arahan dari Saudi. 

Tapi anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar, menyatakan menerima informasi sebaliknya: Saudi tak pernah mengatur semacam itu.

Jika klaim ini benar, maka jelas ada upaya manipulasi. Bukan hanya terhadap data, tetapi juga terhadap harapan jutaan calon jemaah yang selama bertahun-tahun menggenggam nomor antrean bak jimat. 

Tercatat ada 3.503 jemaah haji khusus yang tiba-tiba berangkat tanpa menunggu giliran. Padahal dalam sistem resmi, mereka mestinya baru bisa berangkat tahun 2031.

Jamaah mana yang tidak geram jika antriannya yang panjang—sebagian mencapai 30 tahun—dilangkahi oleh mereka yang sanggup membayar lebih?

Ketika Dapur Ibadah Tercium Anyir

Tak hanya soal kuota, penyelenggaraan haji 2024 juga menyisakan borok lain: katering. 

Lagi-lagi nama Kemenag terseret. Marwan Jafar menyebut dapur penyedia makan jemaah tak layak. 

Bahkan ada dugaan “patgulipat” antara penyedia katering dan birokrasi kementerian. Ibadah suci ditunggangi rente. Seolah Tuhan bisa disuap lewat tender.

Pansus DPR mencium gelagat bahwa orientasi utama Kemenag bukanlah peningkatan pelayanan, melainkan keuntungan. 

Dugaan itu menjadi lebih menguat ketika Gus Yaqut dua kali mangkir dari panggilan parlemen. 

Alih-alih menjelaskan, ia memilih bungkam. Diam yang bukan emas, tapi mencurigakan.

KPK Masuk, Tapi Terlambat?