Pemakzulan Gibran Diabaikan, Rakyat Dukung Purnawirawan TNI Duduki DPR!

PARADAPOS.COM - Alasan DPR tidak segera memproses tuntutan pemakzulan Gibran anak haram konstitusi sungguh menghina kecerdasan publik. 

DPR mengatakan surat tuntutan itu belum sampai meja Ketua DPR Puan Maharani. 

“Belum lihat. Ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima masih di tata usaha,” kata Puan pada Selasa, 24 Juni 2025 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaminkan pernyataan Puan itu. 

Dasco mengatakan surat para purnawirawan TNI yang tergabung dalam kelompok bernama Forum Purnawirawan TNI itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. 

Surat itu, kata Dasco, dikirim pada masa reses DPR pada awal Juni sehingga belum sampai meja pimpinan DPR ketika sidang paripurna pertama dimulai pada hari itu.

Ketika kembali ditanya wartawan pengenai nasib surat para purnawirawan itu pada Selasa, 1 Juli 2025, atau sepekan setelah itu, Puan mengaku masih juga belum menerima surat. 

“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya. Masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan.

Pernyataan Puan ini membuat rakyat marah. 

Puan menganggap rakyat bodoh sehingga seenaknya melontarkan pernyataan tidak masuk akal yang sangat menghina kecerdasan orang waras pada umumnya. 

Bayangkan saja, organisasi sebesar DPR yang dibiayai oleh rakyat, yang karyawannya dibayar dari pajak rakyat, begitu susah menemukan surat penting dengan alasan “surat yang menumpuk”?

Melihat pengkhianatan DPR itu, rakyat marah. 

Para purnawirawan langsung membuat konferensi pers pada Rabu, 2 Juli 2025 yang isinya mendesak DPR segera bersidang. 

Yaitu sidang untuk memakzulkan Gibran yang dianggap tidak punya kemampuan dan cacat konstitusi yang suratnya dikirimkan ke DPR pada awal Juni.

Mantan KSAL Laksamana Slamet Soebijanto pada konferensi pers itu mengancam menduduki DPR bila lembaga perwakilan rakyat itu tidak kunjung menjalankan tugasnya. 

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa,” kata Soebijanto. 

“Kita duduki MPR di Senayan sana, saya minta siapkan kekuatan. Karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara.”

Konsolidasi para purnawirawan TNI dan kegundahan mereka karena tuntutan mereka tak digubris DPR menyebar ke seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan segera. 

Rakyat sudah pasti mendukung para sesepuh TNI yang kecintaannya pada negara itu tidak perlu lagi diragukan.

Dalam senyap rakyat menunggu saat yang tepat bersama para purnawirawan TNI untuk menduduki DPR karena tidak menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. 

Sudah lama rakyat menunggu komando menuntut perubahan ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. 

Begitu terompet komando ditiup, maka rakyat akan bergerak menuju DPR.

Kegelisahan para purnawirawan TNI, yang juga dirasakan oleh rakyat, bukan semata dilandasi oleh soal-soal yang terkait dengan politik an sich. 

Tetapi lebih dari itu, ini adalah kegelisahan yang bersifat eksistensial.