Pemakzulan Gibran Diabaikan, Rakyat Dukung Purnawirawan TNI Duduki DPR!

PARADAPOS.COM - Alasan DPR tidak segera memproses tuntutan pemakzulan Gibran anak haram konstitusi sungguh menghina kecerdasan publik. 

DPR mengatakan surat tuntutan itu belum sampai meja Ketua DPR Puan Maharani. 

“Belum lihat. Ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima masih di tata usaha,” kata Puan pada Selasa, 24 Juni 2025 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaminkan pernyataan Puan itu. 

Dasco mengatakan surat para purnawirawan TNI yang tergabung dalam kelompok bernama Forum Purnawirawan TNI itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. 

Surat itu, kata Dasco, dikirim pada masa reses DPR pada awal Juni sehingga belum sampai meja pimpinan DPR ketika sidang paripurna pertama dimulai pada hari itu.

Ketika kembali ditanya wartawan pengenai nasib surat para purnawirawan itu pada Selasa, 1 Juli 2025, atau sepekan setelah itu, Puan mengaku masih juga belum menerima surat. 

“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya. Masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan.

Pernyataan Puan ini membuat rakyat marah. 

Puan menganggap rakyat bodoh sehingga seenaknya melontarkan pernyataan tidak masuk akal yang sangat menghina kecerdasan orang waras pada umumnya. 

Bayangkan saja, organisasi sebesar DPR yang dibiayai oleh rakyat, yang karyawannya dibayar dari pajak rakyat, begitu susah menemukan surat penting dengan alasan “surat yang menumpuk”?

Melihat pengkhianatan DPR itu, rakyat marah. 

Para purnawirawan langsung membuat konferensi pers pada Rabu, 2 Juli 2025 yang isinya mendesak DPR segera bersidang. 

Yaitu sidang untuk memakzulkan Gibran yang dianggap tidak punya kemampuan dan cacat konstitusi yang suratnya dikirimkan ke DPR pada awal Juni.

Mantan KSAL Laksamana Slamet Soebijanto pada konferensi pers itu mengancam menduduki DPR bila lembaga perwakilan rakyat itu tidak kunjung menjalankan tugasnya. 

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa,” kata Soebijanto. 

“Kita duduki MPR di Senayan sana, saya minta siapkan kekuatan. Karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara.”

Konsolidasi para purnawirawan TNI dan kegundahan mereka karena tuntutan mereka tak digubris DPR menyebar ke seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan segera. 

Rakyat sudah pasti mendukung para sesepuh TNI yang kecintaannya pada negara itu tidak perlu lagi diragukan.

Dalam senyap rakyat menunggu saat yang tepat bersama para purnawirawan TNI untuk menduduki DPR karena tidak menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. 

Sudah lama rakyat menunggu komando menuntut perubahan ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. 

Begitu terompet komando ditiup, maka rakyat akan bergerak menuju DPR.

Kegelisahan para purnawirawan TNI, yang juga dirasakan oleh rakyat, bukan semata dilandasi oleh soal-soal yang terkait dengan politik an sich. 

Tetapi lebih dari itu, ini adalah kegelisahan yang bersifat eksistensial. 

Ini persoalan hidup dan mati negara yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa. 

Bagi semua orang yang berpikiran waras, menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar ke Gibran yang dikenal bodoh dan tidak punya kemampuan sama saja dengan membiarkan negara-bangsa Indonesia menuju kehancuran.

Tuntutan pemakzulan ini adalah soal yang sangat dalam, yaitu soal kelanjutan eksistensi negara-bangsa dan masa depan rakyat yang hidup di dalamnya. 

Karena begitu serius dan mendesaknya pemakzulan Gibran ini, maka para purnawirawan yang sudah rata-rata sepuh itu terpaksa harus turun gunung. 

Seharusnya mereka mencukupkan diri untuk melakukan ibadah di masa pensiun. 

Tetapi panggilan yang didasari oleh kecintaan pada bangsa dan negara memaksa mereka harus kembali berjuang bersama rakyat.

Seharusya Puan, juga seluruh anggota DPR, memahami persoalan genting ini dan menjadikannya agenda mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. 

DPR tidak bisa lagi menipu rakyat dengan alasan receh dan bodoh seolah rakyat tidak bisa berpikir rasional. 

Membuat alibi bahwa surat belum ditemukan, padahal mereka punya organisasi besar yang seharusnya punya administrasi rapi, membuat rakyat muak dan marah.

Jarak ruangan Puan dengan Sekretariat Jenderal DPR tidaklah jauh dan berita mengenai tuntutan para purnawirawan TNI sudah menjadi berita nasional, apa kira-kira yang menyebabkan Puan dan DPR berani melakukan pembodohan kepada rakyat? 

Apakah DPR sedang melakukan pembicaraan rahasia dan siasat licik dengan geng Solo sehingga tidak kunjung mengagendakan pemakzulan Gibran yang sudah mengotori ruang publik Indonesia selama delapan bulan ini?

Rakyat sangat paham manusia-manusia yang ada di gedung DPR itu adalah manusia politik yang bisa mempolitikkan apa saja untuk kepentingan pribadi dan golongan. 

Namun kali ini rakyat meminta dengan sangat agar mereka berhenti melakukan hal-hal tidak terpuji itu karena mengabaikan persoalan bangsa yang begitu penting untuk memakzulkan Gibran.

Cukup sudah rakyat 10 tahun di bawah Jokowi yang memerintah secara zalim, di mana banyak hak yang dipinggirkan sampai titik paling buruk. 

Cukup sudah DPR, atau siapa saja, memainkan politik sempit yang hanya berhitung mengenai untung-rugi dan kepentingan jangka pendek. 

Rakyat tidak akan menerima setiap perbuatan yang melawan kebenaran dan keadilan.

Kali ini rakyat akan bangkit melawan kezaliman yang sudah tidak tertahankan yang sudah belasan tahun lamanya berlangsung sejak Jokowi berkuasa. 

Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan karena menegakkan kebenaran dan keadilan adalah di atas segala-galanya. 

Rakyat yang sudah lama sekali menderita dan disiksa Jokowi akan melawan dengan sekeras-kerasnya.

Inilah saatnya DPR menunjukkan diri sebagai lembaga yang berpihak ke rakyat, lembaga yang memang didirikan sebagai perwakilan rakyat. 

Lembaga yang menjadi penyambung lidah sekaligus pembuat keputusan yang akan dijalankan pemerintah, tak lain hanya untuk memuliakan rakyat yang memilih mereka.

Inilah saatnya DPR mencuci dosa masa lalu yang dikenal sebagai lembaga perwakilan partai karena lebih mendengarkan perintah partai daripada jeritan rakyat yang menderita. 

DPR akan kembali menjadi lembaga yang dicintai rakyat bila menjalankan tugasnya sesuai konstitusi dan membela kepentingan rakyat.

Bila Puan, juga semua anggota DPR, masih ragu-ragu dengan tugas mereka dalam membela rakyat, sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum diusir rakyat bersama Gibran anak haram konstitusi itu.

Sumber: KBANews