Sekretaris Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) Saiful Wathoni secara spesifik mengakui belum memiliki data terkait 60 keluarga yang disebut Menteri ATR/BPN menguasai 48 persen dari 55,9 juta hektare lahan di Indonesia.
Namun, berdasar catatan AGRA, kata dia, lebih dari 70 persen daratan di Indonesia itu memang dikuasai oleh negara dan swasta.
"Penguasaannya paling besar melalui kehutanan, Taman Nasional dan perusahaan-perusahaan milik negara seperti PTPN, Perhutani, dan lain-lain," ungkap Saiful, Senin (14/7/2025).
Selain itu, berdasar catatan AGRA, lahan-lahan di Indonesia juga banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Seperti Sinarmas, Jhonlin Grup, Wilmar Group dan lain-lain.
"Bahkan termasuk keluarga Prabowo juga salah satu dari yang menguasai tanah dalam skala yang sangat luas," bebernya.
Sejauh ini, AGRA juga menilai belum ada langkah serius dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan ini.
Alih-alih menyelesaikannya, Saiful menilai praktik perampasan dan penggusuran justru dalam kenyataannya masih terus terjadi.
Oleh karena itu, AGRA mendorong pemerintah benar-benar dapat segera melakukan reformasi agraria.
Dimulai dari membagikan tanah-tanah yang sudah ditelantarkan swasta kepada rakyat hingga menghentikan penerbitan dan perluasan perkebunan-perkebunan serta pertambangan-pertambangan skala besar dan proyek-proyek infrastruktur yang sama sekali tidak dibutuhkan rakyat.
"Jadi yang harus dilakukan negara sebenarnya adalah segara menjalankan reforma agraria sejati. Sebab masalahnya adalah struktural maka upaya penyelesaiannya juga harus struktural," pungkasnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Erick Thohir Dituding Sebagai Manipulator Publik, Benarkah?
5 Cara Ampuh Mengamankan Transaksi Digital di Game Online
Luhut Usul Family Office Pakai APBN, Purbaya Menolak: Bangun Saja Sendiri!
Anak Riza Chalid Dihukum atas Korupsi Minyak Pertamina yang Rugikan Negara Rp285 Triliun